Disamping itu, Anwar dihadapkan kepada tuntutan agar menyusun kabinet yang harus menggambarkan progresivitas. Pemihakan pemerintah baru terhadap pemulihan dan kebangkitan ekonomi Malaysia harus jelas sejak didera oleh COVID- 19 dan menyulitkan rakyat.
“Dalam waktu yang bersamaan, pemerintah Anwar juga dituntut untuk menunjukkan komitmennya terhadap upaya membersihkan Malaysia dari rusuah atau korupsi. Akan kah kasus mega korupsi yang melibatkan mantan perdana Menteri Nadjib dan istrinya, misalnya, menjadi perhatian sementara kemenangan Anwar ditopang oleh partai yang pernah dipimpin Nadjib?,” kata Sudarnoto.
Ini sekaligus juga menunjukkan adanya penerimaan publik untuk menegakkan hukum secara adil, apalagi Anwar sendiri pernah mengalami langsung ketidakadilan pemerintah Barisan Nasional.
Tentu saja, Anwar juga harus mampu menunjukkan bahwa pemerintahan yang dia pimpin kali ini haruslah pemerintahan yang bersih dan bebas dari nepotisme, kolusi, korupsi dan tidak represif serta benar-benar menjunjung tinggi HAM, tidak seperti pemerintah-pemerintah sebelumnya.
“Secara pragmatis, Anwar menurut hemat saya akan membangun dan memperkokoh konsolidasi nasional sehingga pemerintahannya stabil kokoh tak tergoyahkan. Koalisinya harus rekat jangan sampai retak dan ambruk. Ini menjadi prioritas Anwar. Jika tidak, maka besar kemungkinan akan dimanfaatkan oleh Pakatan Nasional untuk semakin memperlemah kekuatan Anwar,” kata dia.
Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah telah menyetujui untuk mengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10.