Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran perlindungan sosial per Mei 2022 jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yakni mencapai Rp157,9 triliun dari Rp141,4 triliun, atau meningkat 11,7 persen.
Realisasi Rp157,9 triliun juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp131,7 triliun maupun tahun 2019 yang sebesar Rp110,4 triliun.
“Untuk perlinsos yang per Mei 2022 mencapai Rp157,9 triliun dibandingkan tahun sebelumnya lagi-lagi jauh lebih tinggi karena APBN sebagai shock absorber sehingga memberikan bantalan sosial,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis.
Sri Mulyani menyebutkan realisasi Rp157,9 triliun tersebut meliputi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp63,1 triliun dan non-PEN Rp94,9 triliun.
Realisasi anggaran perlindungan sosial ini meliputi belanja kementerian lembaga (K/L) Rp69,1 triliun, non K/L Rp79,2 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp9,6 triliun.
Untuk realisasi anggaran perlindungan sosial dari belanja K/L Rp69,1 triliun disalurkan melalui TNI dan Polri Rp2,3 triliun, Kementerian Sosial Rp39,2 triliun, Kementerian Kesehatan Rp16,9 triliun, serta Kemendikbudristek Rp9,7 triliun.
