Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan berbagai dokumen dan uang dalam pecahan mata uang asing dari penggeledahan empat lokasi terkait dengan kasus Bupati Bogor Ade Yasin (AY).
Penggeledahan itu dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pada tahun anggaran 2021 yang menjerat Ade Yasin dan kawan-kawan sebagai tersangka.
"Tim penyidik pada hari Kamis (28/4) telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di beberapa lokasi, wilayah Kabupaten Bogor. Di tempat ini ditemukan dan diamankan berbagai bukti, di antaranya berbagai dokumen keuangan," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia menyebutkan empat lokasi tersebut, yakni: pendopo/rumah dinas Bupati Bogor; Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Bogor; Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bogor; dan rumah kediaman yang beralamat di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor.
Selain itu, tim penyidik juga menemukan uang dalam pecahan mata uang asing.
"Bukti-bukti dimaksud diduga kuat berkaitan dengan pokok perkara. Selanjutnya, bukti-bukti tersebut akan segera dianalisis untuk kemudian disita dan menjadi kelengkapan berkas perkara penyidikan," kata Ali.
Ia juga menginformasikan bahwa tim penyidik KPK pada hari Jumat ini melakukan kembali penggeledahan.
KPK amankan dokumen dan mata uang asing terkait kasus Bupati Ade Yasin
Jumat, 29 April 2022 18:48 WIB
Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022) dini hari. KPK menahan delapan orang tersangka termasuk Bupati Bogor Ade Yasin bersama pejabat dan ASN Pemkab Bogor serta pegawai BPK Jawa Barat yang tertangkap tangan pada Rabu (27/4/2022) malam dalam kasus dugaan suap kepada anggota tim audit BPK Perwakilan Jawa Barat dengan nilai total suap Rp1,024 Miliar untuk pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2021 agar mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.
