BPBD diharapkan dapat mengoptimalkan dana belanja tidak terduga (BTT) tanggap bencana yang anggarannya telah disediakan Pemerintah Kota Bogor.
"Alarm siaga bencana harus dibunyikan. BPBD harus standby dan selalu on call, siaga penuh dalam tanggap bencana dengan merespon cepat aduan warga," kata Atang dalam rilis yang diterima Antara, Senin.
Atang juga menyebutkan bahwa peran lurah dan camat sebagai aparatur wilayah juga sangat penting dalam penanggulangan bencana ini.
Koordinasi dengan RW RT dan pengurus lingkungan lain begitu penting untuk antisipasi ataupun respon cepat dari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan.
"Keberadaan camat dan lurah menjadi sentral karena posisinya sebagai pamong wilayah, yang faham situasi wilayah," kata Atang.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun DPRD terdapat 33 bencana yang terjadi dalam sehari pada Minggu (7/11).
Adapun bencana terdiri dari 14 kejadian tanah longsor, 14 kejadian banjir lintasan, satu kejadian pohon tumbang, satu kejadian rumah roboh, satu kejadian TPT ambruk, satu kejadian pondasi rumah retak dan satu kejadian rumah ambrol.
Atang pun menegaskan agar Pemkot Bogor melalui BPBD dapat memaksimalkan penggunaan anggaran BTT sebesar Rp30 miliar untuk menanggulangi bencana.
"Di APBD perubahan 2021 kemarin kita telah anggarkan anggaran BTT sebesar Rp 30 miliar. Untuk kedaruratan, jangan lamban. Jangan birokratis. Jangan sampai ada sisa anggaran dari BTT, sementara kondisi rakyat sangat membutuhkan akibat bencana," ungkapnya.
Baca juga: DPRD siap fasilitasi aspirasi warga Kota Bogor terdampak proyek rel ganda
Baca juga: Hujan deras akibatkan 25 titik bencana di Kota Bogor
Baca juga: DPRD siap fasilitasi aspirasi warga Kota Bogor terdampak proyek rel ganda
Baca juga: Hujan deras akibatkan 25 titik bencana di Kota Bogor
