"Padahal proses lelang baru memasuki pertengahan Juli 2011, namun nilainya sudah melewati capaian lelang sepanjang 2010," kata Ika Mardiah, dalam rilisnya, Kamis.
Kondisi ini, menurut Ika, merupakan prestasi yang harus dipertahankan bahkan ditingkatkan, sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Barat untuk senantiasa meningkatkan kinerja LPSE dalam melayani kebutuhan pengguna lelang di Jawa Barat.
"Pak Gubernur Ahmad Heryawan secara khusus meminta LPSE Jawa Barat menjadi pelopor layanan pengadaan secara elektronik dan profesional. Hal itu dibuktikan dengan penghargaan yang sudah seringkali diterima LPSE Jabar, baik dari LKPP maupun KPK, yang memberikan apresiasi sebagai LPSE terbaik," ujar Ika.
Ia menuturkan, berdasarkan pantauan Pakar Report LPSE Provinsi Jawa Barat tertanggal 13 Juli 2011, jumlah paket lelang di LPSE Provinsi Jawa Barat mencapai 1.602 paket atau melewati jumlah paket sepanjang 2010 yang mencapai 1.562 paket.
Demikian juga dengan nilai pagu anggaran lelang hingga pertengahan Juli 2011 ini sebesar Rp2.457.507.789.203,35. Sedangkan
selama 2010 volume pagu anggaran lelang Rp2.420.116.872.407,60.
Hingga saat ini, dari 1.602 paket tersebut sebanyak 934 paket telah selesai dan sisa tender tinggal Rp244.839.073.145,65 atau hanya 17,77 persen.
Dikatakan, paket lelang terbanyak masih tetap dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat yakni sebanyak 621 paket. Menyusul kemudian Kabupaten Indramayu 115 paket, Kabupaten Purwakarta 99 paket, ULP Kota Banjar sebanyak 90 paket dan Kabupaten Karawang 86 paket.
Sisanya berasal dari kabupaten dan kota juga dari 21 instansi vertikal dan 13 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di Jawa Barat.
"Kesadaran menggunakan LPSE untuk lelang, baik itu mengumumkan maupun proses lelang itu sendiri cukup baik dan cenderung meningkat," katanya.
Dengan kondisi seperti itu, jumlah paket lelang yang menggunakan LPSE Provinsi Jawa Barat masih tertinggi secara nasional. Hal itu berkat kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta instansi vertikal dan perguruan tinggi menggunakan LPSE dalam pelaksanaan tender.
Apalagi keinginan Gubernur Jawa Barat tersebut direspon positif semua pihak. "Demikian juga dari pihak pengelola berupaya memberikan layanan terbaik untuk semua pengguna," katanya.
Ia menambahkan, saat ini jumlah penyedia barang dan jasa yang telah mendapatkan kode akses mencapai 8.366 perusahaan.
***5***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.