Bandung, 7/4 (ANTARA) - Sekretaris DPRD Jawa Barat Ida Hernida, menyatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu apakah pengadaan paket lelang untuk satu unit mobil dinas baru bagi Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara akan dihentikan atau tidak.
"Kami akan mempelajari terlebih dahulu apakah lelang dibatalkan atau tidak," kata Ida Hernida, di Ruang Bamus Gedung DPRD Jawa Barat Jalan Dipinogero No22 Kota Bandung, Kamis.
Ida yang mendampingi Ketua DPRD Jawa Barat saat menggelar jumpa pers tentang pengadaan satu unit mobil dinas jenis Jeep seharga Rp2,225 miliar tampak tergesa-gesa untuk meninggalkan Ruang Bamus DPRD Jabar, saat wartawan mencoba mengkonfirmasi hal tersebut.
"Maaf ya, aduh jadi banyak penggemar gini," ujar Idan sambil menghindari wartawan dan meninggalkan ruangan tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanaga mengaku tidak tahu-menahu tentang kelanjutan proses lelang mobil dinas mewah untuk dirinya apakah akan dilanjutkan atau tidak.
"Saya hanya pengguna, saya tidak tahu soal itu," ujar Irfan.
Setelah mendapatkan berbagai macam kritik dari masyarakat, akhirnya, Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara, menolak pengajuan satu unit kendaraan dinas jenis Jeep seharga Rp2,225 miliar setelah dirinya melakukan istikharah.
"Setelah beristikharah dengan ihklas saya sebagai Ketua DPRD Jabar tidak akan nenggunakan fasilitas mobil sebagaimana yang ditetapkan," kata Irfan Suryanagara saat menggelar jumpa pers di Ruang Bamus Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro Bandung Nomor22.
Irfan menegaskan, selaku pimpinan DPRD Jawa Barat, ia yang paling utama ialah bekerja dan mengabdi untuk negara dan masyarakat Jawa Barat.
"Saya siap menggunakan apa saja untuk berkerja karena tujuan utama ialah bekerja dengan semaksimal mungkin," ujar politisi Partai Demokrat Jawa Barat ini.
Ketika ditanyakan apakah keputusan dirinya menolak mobil dinas seharga Rp2,225 miliar karena adanya tekanan dari pihak tertentu, Irfan membantahnya.
"Ngak kok, tidak ada tekanan dari siapa pun. Dan Partai Demokrat itu demokratis kok," katanya.
Ia menambahkan, keputusan menolak kendaraan dinas tersebut ialah agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Menurut Irfan, sebelumnya juga telah diberikan kendaran dinas baru untuk Gubernur dan wakil bahkan wakil ketua DPRD. Hanya saja ketua DPRD baru dianggarkan taun 2011 ini.
"Jadi kenapa harus Landcruiser, mungkin karena satu kotak yakni pimpinan daerah. Maka ada kesetaraan dalam pengadaanya. Namun, karena saat ini ada masalah, saya tentu harus mengambil sikap," ujarnya.***1***
(U.KR-ASJ/B/Y003/Y003)