Garut, 26/3 (ANTARA) - Mantan Ketua DPR yang juga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, berpendapat, alat kelengkapan DPR terutama komisi-komisi harusnya diperbanyak, dan bukan malah mau dikurangi.
"Pandangan itu keliru, saya sebagai mantan anggota DPR justru berpandangan komisi perlu diperbanyak," katanya saat menghadiri pelantikan pengurus Kosgoro Kabupaten Garut, di Hotel Augusta, Garut, Sabtu.
Para anggota DPR akan terbagi di tiga komisi terdiri dari komisi pengawasan, budget dan undang-undang.
Sedangkan harapan adanya penambahan komisi, kata Agung agar kinerja anggota DPR disetiap komisi lebih fokus, karena selama ini ada satu komisi menanganani lima sektor.
Menurut dia komisi di DPR RI yang membidangi banyak sektor itu tentu akan kerepotan dalam menjalankan tugasnya, sebaiknya seperti di negara lain satu komisi satu sektor.
"Sebaiknya di negara-negara lain satu komisi satu sektor, fraksinya yang dikurangi, fraksinya yang diturunkan, karena fraksi itu banyak sekali yang kesulitan saat mengambil keputusan," katanya.
Pengurangan fraksi di parlemen, kata Agung karena selama ini hanya ada empat hingga lima orang kemudian mendirikan fraksi, sehingga diharapkan nanti di DPR RI setiap fraksi harus di komisi.
"Komisinya diperbanyak silahkan dan fraksinya disederhanakan," kata Agung yang juga menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro.
Selain itu Agung mengungkapkan adanya penyederhanaan partai politik di Indonesia dan menganut multi partai, tetapi bukan membatasi partai, karena pembatasan partai itu terjadi pada era sebelumnya.
"Partai politik itu disederhanakan, kita menganut multi partai, tapi bukan multi partai yang komplek, multi partai yang lebih pinter, lebih sederhana," katanya.