JABAR TAMBAH 13 UNIT POS INSEMINASI BUATAN

Bandung, 15/6 (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat H Ahmad Heryawan, Selasa, menyerahkan bantuan 13 unit Pos Inseminasi Buatan dan satu unit Pos Kesehatan Hewan untuk mendukung sektor peternakan sapi di 13 kabupaten di provinsi itu.

Selain itu, gubernur juga menyerahkan bantuan 2.855 ekor ternak sapi dan domba kepada 53 kelompok petani di 15 kabupaten/ kota di provinsi itu.

"Bantuan ini merupakan bantuan stimulan yang diharapkan mendorong pengembangan sektor peternakan di Jabar, khususnya dalam menuju swasembada daging," kata Gubernur Jawa Barat saat menyerahkan bantuan kepada Bupati Tasikmalaya, Tatang Farhanul Hakim, Selasa.

Bantuan ternak yang diserahkan gubernur itu adalah 2.365 ekor domba dan 490 ekor sapi.

Bantuan itu dalam rangka meningkatkan produksi peternakan di Jawa Barat dimana tingkat produksi peternakan di provinsi itu masih jauh dari kebutuhan, sehingga sektor peternakan menjadi peluang yang menjanjikan.

"Jawa Barat masih belum bisa memenuhi kebutuhan pangan hewani secara mandiri. Sehingga sangat bergantung dari impor. Hal itu terlihat dari impor sapi potong yang mencapai 30 persen, dan impor kebutuhan susu mencapai 70 persen," kata Heryawan.

Selain itu 70 persen dari total kebutuhan bahan pakan pun masih impor. Imbasnya tingkat konsumsi daging sapi Jawa Barat masih rendah, sekitar 7 kg/kapita/tahun. Jumlah itu jauh dibanding Malaysia yang mencapai tingkat konsumsi daging sapinya mencapai 30 kg/kapita/tahun.

Padahal lanjut Heryawan di sisi lain, Indonesia umumnya dan Jawa Barat pada khususnya, mempunyai sumber daya alam yang melimpah dengan berbagai keunggulan kompetitif.

Semuanya itu merupakan modal utama untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Hal itu menurutnya sejalan dengan salah satu misi pembangunan Jawa Barat (2008-2013), yaitu "Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal".

Menurut Heryawan hal yang tidak kalah penting adalah peran para pemangku kepentingan, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk menjalin sinergitas dan koordinasi yang baik. Khususnya terkait program pada sektor pertanian.***3***

Syarif A