"BUMN besar yang bergerak di sektor riil punya potensi mendukung program 'pro-growth', 'pro-job' dan 'pro-poor' yang merupakan 'grand program' pemerintah," kata Mustafa dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Kementrian BUMN Said Didu pada Forum Pertemuan Menteri BUMN dan Komite Kebijakan Publik dengan Komisaris Utama, Dirut, dan Sekretaris Perusahaan BUMN ke-II di Bandung, Kamis.
Namun, kata dia, hampir keseluruhan BUMN besar di sektor riil itu lebih berpotensi mendukung program "pro-growth".
Menurut dia, tercatat dua BUMN besar yang bergerak di sektor riil yang potensial menunjang program "pro-job" dan "pro-poor", yakni Pupuk Sriwijaya dan Perum Bulog.
"Terutama karena mereka berhubungan langsung dengan sektor pertanian," kata Menteri.
Ketiga program tersebut merupakan program utama pemerintah yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang kemudian dituangkan dalam "10 Direktif Presiden" yang disampaikan dalam Rapat Kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan di Tampak Siring, Bali.
Mustafa Abubakar menyebutkan, total aset 20 BUMN besar yang Rp 1.999 triliun sangat dominan dibandingkan keseluruhan aset 141 BUMN lainnya (Rp 2.187 triliun). Dari 20 BUMN besar itu, sembilan di antaranya bergerak pada sektor perbankan, keuangan, dan asuransi. Dengan demikian hanya 11 BUMN besar yang bergerak di sektor riil.
Kesebelas BUMN besar yang bergerak di sektor riil dan potensi mendorong realisasi program pemerintah itu adalah PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom, PT Pupuk Sriwijaya, PT PGN, Perum Bulog, PT Jasa Marga, PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Semen Gresik dan PT Aneka Tambang.
Secara umum, kata dia BUMN merupakan sumber daya ekonomi alternatif selain "public consumption spending" dan APBN guna mendukung program pemerintah yang dirumuskan dalam 10 direktif Presiden.
Sementara itu forum pertemuan yang digelar di Hotel Horison Kota Bandung itu mendiskusikan peran BUMN dalam mendukung arahan Presiden yang disampailkan pada Raker Bidang Pemerintahan dan Pembangunan di Tampak Siring Bali, 19-21 April.
"Diskusi ini untuk menetapkan langkah-langkah BUMN guna mendukung langkah pemerintah dalam raker di Tampak Siring," kata Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. ***2***
Syarif A
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.