Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menegaskan hanya vaksin COVID-19 yang masuk dalam daftar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat.
"Semua vaksin yang kita pakai harus masuk ke 'list' WHO, ini wajib, harus masuk ke 'list-nya' WHO," kata Presiden Jokowi di Puskesmas Tanah Sereal Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu saat meninjau simulasi imunisasi vaksin COVID-19 di Puskesmas Tanah Sereal, Bogor bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.
"Pertama mengenai vaksin terlebih dahulu, kita berharap vaksin ini datang di akhir bulan November ini kita berusaha, tapi kalau tidak bisa masuk berarti ke bulan Desember, baik itu dalam bentuk vaksin jadi maupun dalam bentuk bahan baku yang akan diolah di Bio Farma," ungkap Presiden.
Namun setelah vaksin masuk ke Indonesia, menurut Presiden, masih ada tahapan selanjutnya.
"Setelah kita terima masih ada tahapan lagi, tidak bisa langsung disuntikkan karena masih ada tahapan lagi di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) karena kita memerlukan Emergency Use Authorization (EUA) dari sana," tambah Presiden.
Tahapan tersebut menurut Presiden memerlukan waktu sekitar 3 minggu.
"Setelah mendapatkan izin dari BPOM baru kita lakukan vaksinasi. Kaidah-kaidah 'scientific', kaidah-kaidah ilmiah ini juga saya sudah sampaikan wajib diikuti. Kita ingin keselamatan, keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi," tegas Presiden.
Pemerintah Indonesia diketahui sudah meneken kesepakatan untuk pengadaan 143 juta dosis konsentrat vaksin dengan perusahaan farmasi asal China yaitu Sinovac, Sinopharm dan CanSino masing-masing 65 juta dan 15 juta hingga 20 juta konsentrat vaksin. Vaksin itu rencananya akan diproduksi oleh BUMN PT Bio Farma.
Uji klinis tahap ketiga vaksin COVID-19 Sinovac sedang dilakukan oleh tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran sejak Agustus 2020 dan sudah ada 1.620 orang relawan yang mendapatkan suntikan pertama dan belum ditemukan efek samping.
Bio Farma diminta untuk mulai menyiapkan vaksin COVID-19 siap edar sebanyak tiga juta dosis mulai November 2020 tapi penggunaannya tetap menunggu persetujuan dari BPOM.
Selain dengan China, Indonesia menjalin kerja sama vaksin dengan perusahaan teknologi G-24 asal Uni Emirat Arab (UAE) pertengahan Agustus dengan memasok 10 juta dosis vaksin melalui kerja sama dengan PT Kimia Farma.
Kemudian masih ada 100 juta dosis vaksin COVID-19 yang diproduksi AstraZeneca diharapkan dapat dilakukan pengiriman pertama pada kuartal kedua 2021.
Baca juga: Presiden: Persiapan distribusi vaksin perlu proses
Baca juga: Presiden Joko Widodo siap jadi penerima pertama vaksin COVID-19
Baca juga: Presiden berharap banyak masyarakat ikut vaksinasi COVID-19
Presiden: Vaksin COVID-19 di Indonesia harus masuk daftar WHO
Rabu, 18 November 2020 11:34 WIB