ASN harus netral dengan menjaga jarak terhadap kekuatan politik

Bogor (ANTARA) - Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing berpandangan aparat sipil negara (ASN) harus dapat bersikap netral dengan menjaga jarak terhadap semua kekuatan politik pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

"ASN harus bisa menjaga jarak dengan semua kekuatan politik, baik pasangan calon kepala daerah, tim kampanye, maupun partai pengusung dan partai pendukungnya," kata Emrus Sihombing melalui telepon selulernya, Selasa.

Menurut Emrus Sihombing, ASN bisa menjaga netralitas meskipun calon kepala daerah yang berkompetisi itu adalah calon "incumbent" yakni kepala daerah yang sedang memimpin.

"ASN harus dapat memisahkan antara melakukan tugas pelayanan publik, dengan mendukung kegiatan salah satu pasangan calon kepala daerah," katanya.

Pengajar pada Universitas Pelita Harapan Jakarta ini menuturkan, menjaga jarak yang dilakukan ASN tersebut, baik di ruang publik maupun di ruang privat, yang disebutnya dengan istilah dapat menjaga jarak baik di panggung depan maupun di panggung belakang,

"Kalau di panggung depa relatif bisa terkontrol, tapi ASN juga harus bisa menjaga jarak di panggung belakang," katanya.

Namun, di sisi lain, Emrus juga mengingatkan, agar pasangan calon kepala daerah maupun tim kampanyenya, juga dapat menahan diri untuk tidak mendekati ASN guna mendukungnya dan mempengaruhi pihak lain.

Menurut dia, pasangan calon kepala daerah, tim kampanye, maupun partai pengusung dan pendukung, tidak mendekati ASN, baik di panggung depan maupun di panggung belakang.

"Kalau di panggung belakang atau di ruang privat, memang sulit dikontrol apakah ada relasi atau tidak," kata Doktor Komunikasi Politik dari Universitas Pajajaran Bandung ini

Karena itu, kata dia, ASN dan pasangan calon kepala daerah, sebaiknya sama-sama menjaga jarak agar terlaksana pilkada yang fair dan berkualitas.

Sementara itu, Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah, pada 9 Desember mendatang

Baca juga: Bawaslu Karawang hentikan kasus pelanggaran netralitas kepala dinas dan 2 kades

Baca juga: Pakar sebut laporan ASN langgar netralitas posisinya belum pasti bersalah

Baca juga: Kemendagri pastikan data kepegawaian ASN di 67 Pemda kena blokir