Bogor (ANTARA) - Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bogor mendata warga yang menjadi prioritas penerima suntikan vaksin COVID-19 dari rencana pemerintah pusat melakukan imunisasi terkait COVID-19 pada Nopember 2020.
"Vaksin COVID-19 itu bantuan dari pemerintah pusat dan jumlahnya terbatas, karena itu harus dilakukan prioritas penerimanya, yakni warga yang memiliki kebutuhan sangat mendesak," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno, di Kota Bogor, Rabu.
Menurut Retno, panggilan Sri Nowo Retno, prioritas penerimanya adalah tenaga kesehatan dan orang yang bekerja pada sektor pelayanan publik, yakni aparat sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.
Retno menjelaskan, pada rapat koordinasi sejumlah kepala daerah dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan, serta dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo pada Selasa (13/10), ada arahan dari Menko Kemaritiman bahwa jika semuanya berjalan lancar, maka pemberian vaksin COVID-19 bisa dilaksanakan pada Nopember 2020.
Pada rapat koordinasi tersebut, disebutkan jumlahnya maksimal sekitar 20 persen dari jumlah penduduk Kota Bogor. "Karena jumlahnya terbatas, maka diberlakukan skala prioritas," katanya.
Retno menegaskan, Pemerintah Kota Bogor saat ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan pemberian vaksin COVID-19 di Kota Bogor yang direncanakan pada Nopember 2020.
"Saat ini kami masih menunggu akses sekaligus juknis dari pemerintah pusat mengenai imunisasi COVID-19 tersebut," katanya.
Menurut dia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sudah melakukan kunjungan ke Kota Bogor dan sekarang Dinas Kesehatan Kota Bogor sedang menyiapkan data sasaran penerimanya.
Sementara itu, tempat pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19, menurut Retno, Pemerintah Kota Bogor menyiapkan 25 puskesmas, baik tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan, di Kota Bogor.
"Tempat pemberian vaksin disebar di 25 lokasi, tujuannya agar penyebarannya merata di seluruh wilayah Kota Bogor sehingga lebih mudah dijangkau oleh warga yang menjadi sasaran," katanya.
Baca juga: Gandeng perusahaan asing, percepat ketersediaan vaksin COVID-19
Baca juga: Menristek: 180 juta penduduk Indonesia perlu vaksin COVID-19 untuk kekebalan populasi
