Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Erick Thohir akan mengusulkan kepada pemerintah dan DPR dua tipe program vaksinasi COVID-19.
Erick mengatakan bahwa usulan program vaksinasi tersebut terdiri dari program vaksin bantuan pemerintah dan program vaksin mandiri yang dibiayai sendiri oleh masyarakat.
"Kami mengusulkan kepada pemerintah dan DPR RI bahwa terdapat dua tipe program vaksinasi yakni vaksin bantuan pemerintah untuk program vaksinasi massal di bawah TNI-Polri bekerja sama dengan Kemendiknas, bahkan kemarin juga dengan Kementerian Kesehatan dan PMI semua kita libatkan," ujar Erick dalam orasi ilmiah di Universitas Padjadjaran, Bandung pada Jumat.
Menurut Menteri BUMN tersebut, khusus dengan Kemendiknas turut dilibatkan karena ada 40 ribu calon perawat dan 12 ribu calon dokter yang bisa diharapkan turun bersama membantu vaksinasi ini.
Di luar data tersebut, ada sekitar 1,5 juta dokter, perawat dan bidan yang siap membantu imunisasi massal ini.
Pendanaan vaksin bantuan pemerintah berasal dari APBN, dengan menggunakan data BPJS Kesehatan sesuai angka Penerima Bantuan Iuran (PBI) di mana terdapat 93 juta masyarakat yang membutuhkan.
"Kita juga sangat mengharapkan masyarakat yang memiliki uang bisa membantu keuangan negara dengan melakukan vaksinasi mandiri alias tidak gratis," kata Erick Thohir.
Hal ini mengingat banyak sekali subsidi-subsidi seperti listrik, pupuk yang ternyata banyak dimanfaatkan oleh individu yang tidak membutuhkan.
Komite PCPEN dalam pertemuan dengan Kadin dan sejumlah asosiasi mengimbau mereka melakukan vaksinasi mandiri untuk membantu pemerintah.
Erick bersyukur mereka memiliki komitmen menjadi bagian dari vaksinasi mandiri bahkan bagi para pegawainya pun akan dibiayai sendiri melalui vaksinasi mandiri.
"Ini juga bagus untuk mengurangi beban pemerintah karena kita ketahui bahwa pemasukan negara akibat pandemi COVID-19 mengalami penurunan," kata Erick Thohir.
