Ketika dihubungi wartawan, Kamis, wali kota yang dikenal ramah dan murah senyum itu enggan berkomentar sekitar pernyataan Pangdam dan mengatakan wacana pembongkaran kolam renang dan JPO itu merupakan hasil kajian dan rekomendasi pihak DPRD Kota Bandung.
"Kita akan melakukan pembahasan terlebih dahulu, karena kebijakan pembongkaran merupakan hasil pembahasan dan rekomendasi DPRD Kota Bandung," katanya.
Pembahasan ulang akan dilakukan secara tripartid melibatkan Pemkot Bandung, DPRD Kota Bandung dan Kodam III/Siliwangi sebagai pemilik kolam renang dan JPO.
"Akan kami bicarakan dulu, antara Pemkot, DPRD dan Kodam, sehingga diharapkan permasalahan menjadi jelas," katanya.
Sedangkan masalah waktu pertemuannya, akan dilaksanakan setelah DPRD mengesahkan APBD 2010. Jadi diprediksi pertemuan akan dilakukan pada Desember 2009 atau awal Januari 2010.
Pertemuan tiga instansi dilakukan karena Pemkot Bandung berada di posisi yang cukup sulit. Disatu sisi Pemkot dihadapkan pada permintaan izin dari Pangdam III Siliwangi, namun disisi lain Pemkot diminta DRPD Kota Bandung untuk membongkar kedua bangunan yang tidak berizin itu.
"Dibilang kebingunan, ya dan tidak. Tapi memang perlu dikaji lebih lanjut. Masalahnya disini ada dua perintah, yang satu meminta izin yang satu lagi minta dibongkar,"pungkasnya.
Dada menegaskan, hingga kini pihaknya belum mengeluarkan izin mengenai pembangunan JPO dan Kolam tersebut. Karena semua perizinan yang diajukan Kodam sedang dalam proses.
Sebelumnya, Pangdam III Siliwangi menyatakan akan mencium kaki Pemkot Bandung, agar segera diberi izin mengenai pembangunan JPO dan Kolam.
Khusus mengenai JPO, Pangdam membantah pembangunannya sebagai bentuk komersialisasi TNI. Meski tidak berizin, pembangunan JPO dianggap sebagai kepentingan tugas.
Ia mengatakan, walaupun izin belum dikeluarkan Pemkot Bandung, baik pembangunan kolam renang ataupun JPO adalah sebagai bentuk peningkatan kualitas kerja prajurit yang tidak bisa ditunda.
"Bila terjadi sesuatu hal Kodam tidak punya kualitas. Sama dengan JPO, apa setelah orang mati baru dibangun?" kata Rasyid.
Pembangunan JPO, imbuh Pangdam, sebagai jembatan penghubung Markas Kodam dengan Markas Datasemen yang berada di seberangnya. Selama ini, ia mengaku banyak mendapat laporan adanya kecelakaan yang menimpa prajuritnya terutama saat menyeberang di antara kedua Mako (Markas Komando) tersebut. ***1***
Ahmad Sayuti
(U.PSO-060/B/M019/M019) 03-12-2009 15:00:11
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.