KPK: Alih status pegawai tak kurangi independensi kerja berantas korupsi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menegaskan status peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tidak akan mengurangi independensi bekerja dalam memberantas korupsi.

"Soal status PNS, saya kira tidak mengurangi independensi karena walaupun kita berada dalam rumpun eksekutif tetapi kemudian dalam pekerjaan-pekerjaan penyidikan, penuntutan tetap kami lakukan," kata Lili di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan setelah adanya PP tersebut, lembaganya segera menyusun peraturan komisi (perkom) dengan melibatkan pihak-pihak eksternal.

"Menjadi tugas lagi kami membuat perkom bagaimana mekanisme peralihan status tersebut dengan melibatkan pihak eksternal ada Kemenpan RB, ada Kepolisian, ada Kejaksaan sehubungan dengan bagaimana bagi penyidik dan penyelidik melalui diklat dan seterusnya," tuturnya.

Sementara soal penggajian berdasarkan PP tersebut, ia mengatakan sampai saat ini masih menggunakan sistem yang lama karena masih menunggu beberapa peraturan yang belum selesai disusun.

"Ortaka (Organisasi dan Tata Kerja) yang baru itu belum ada dan masih menggunakan sistem penggajian yang lama meskipun PP telah keluar seminggu yang lalu. Jadi, sembari menunggu ortaka, menunggu perkom, menunggu perpim (peraturan pimpinan) terkait penggajian, terkait mekanisme peralihan maka mekanisme yang lama masih berlaku," ujar Lili.

Diketahui, PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN yang terdiri dari 12 pasal tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (24/7) dan diundangkan pada Senin (27/7).

Adapun dalam pasal 9 mengatur tentang gaji dan tunjangan. Pertama, pegawai KPK yang sudah menjadi ASN diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, dalam hal terjadi penurunan penghasilan, kepada pegawai KPK selain gaji dan tunjangan juga dapat diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. 

Baca juga: Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin ditahan KPK

Baca juga: KPK panggil Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih