Menko Muhadjir inspeksi penerima sembako Banpres di Kabupaten Bogor

Gunungputri, Bogor (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menginspeksi para penerima sembako Bantuan Presiden (Banpres) di Desa Cikeas Udik, Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat, Jumat.

"Saya hari ini melakukan pengendalian yaitu monitoring dan supervisi untuk memastikan bahwa bantuan-bantuan dalam rangka jaring pengaman sosial, termasuk sembako Banpres untuk Babupaten Bogor ini betul-betul tepat sasaran," ujarnya usai mendatangi tiga rumah keluarga penerima Banpres.

Menurutnya, dengan mendatangi ke rumah-rumah keluarga yang terdampak pandemi COVID-18 itu, ia ingin memastikan bahwa data yang dikumpulkan oleh para Ketua RT dan RW tepat sasaran.

"Saya ingin memastikan bahwa data-data yang dikumpulkan oleh RT RW kemudian dibicarakan di tingkat musyawarah desa betul-betul data yang terdiri dari warganya yang sangat membutuhkan, seperti yang tadi kalian saksikan," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Baca juga: Pemkot Bogor segera luncurkan PKA akomodir warga terdampak COVID-19

Muhadjir mengaku akan mengajukan para keluarga yang ia datangi itu ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), karena ia sudah memastikan kondisi keluarga tersebut tergolong miskin.

"Selama ini dia belum mendapatkan bantuan yang rutin seperti PKH (program keluarga harapan) atau bantuan pangan non tunai (BPNT). Saya sudah merekomendasikan kepada Pak Sekda juga kepala desa, harus dimasukkan ke DTKS, sehingga dia akan jadi penerima tetap setelah COVID-19," katanya.

Ia menyebutkan bahwa sebanyak 754 keluarga penerima Banpres di Desa Cikeas Udik akan diperiksa satu persatu kondisi perekonomiannya, sehingga akan menjadi bahan pertimbangan untuk kelayakan tercatat dalam DTKS.

Baca juga: 70.224 paket sembako Presiden disebar ke tujuh kecamatan di Kabupaten Bogor

Di samping itu, ia mengakui bahwa pembagian bantuan kepada 54 juta keluarga miskin se-Indonesia masih belum seluruhnya tepat sasaran. Maka, dirinya menyarankan agar masyarakat segera melaporkan jika mendapati kecurangan dalam penyaluran bantuan.

"Pasti dari 54 juta KK itu pasti adalah satu dua keluarga yang tak tepat sasaran itu mohon dimaklumi. Tapi justru saya ingin ada kerja sama dengan media agar segera dilaporkan. Itu adalah umpan balik, itu menjadi dasar bagi kita untuk koreksi," tuturnya.

Baca juga: Presiden Jokowi katakan bantuan belum semua tersalurkan, minta warga tunggu