Cikarang, Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat resmi memiliki gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) sebagai upaya optimalisasi pelayanan sekaligus memangkas birokrasi layanan haji dan umrah di wilayahnya.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kementerian Agama RI, Nizar Ali mengatakan dengan adanya gedung pelayanan terpadu jamaah calon haji dan umrah dapat melakukan pendaftaran maupun mencabut pendaftaran di tempat ini.
"Dan itu bisa diselesaikan dalam satu hari. Jadi saya rasa ini sangat bermanfaat bagi calon jamaah haji yang ingin mendaftar," katanya di Cikarang, Senin.
Menurut dia gedung PLHUT ini dibangun untuk memudahkan masyarakat, sebab mereka tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat untuk menyelesaikan urusannya karena di dalam gedung ini sudah tersedia bank, pelayanan foto, serta layanan lainnya dalam satu pintu.
"Begitu pula pusat informasi, masalah haji serta umrah yang ada di daerah, dan pembatalan haji dapat dikomunikasikan di gedung PLHUT Kementerian Agama Kabupaten Bekasi," ungkapnya.
Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja berharap gedung ini mampu melayani masyarakat secara lebih efektif, tepat dan cepat.
"Masyarakat Kabupaten Bekasi tentunya juga mendapat keringanan secara ekonomis serta prosesnya juga singkat jadi hemat waktu, tenaga, dan juga biaya," katanya.
"Saya sangat apresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memfasilitasi pembangunan gedung palayanan haji dan umroh terpadu ini sehingga dengan adanya layanan haji dan umrah terpadu dapat mempermudah proses pendaftaran bagi calon jamaah," tambahhnya.
Menurut Eka dengan adanya gedung PLHUT kendala-kendala yang selama ini dihadapi masyarakat Kabupaten Bekasi seperti jarak tempuh, waktu, tenaga, serta biaya transportasi saat mengurus administrasi pelayanan dapat diminimalisir.
"Apalagi animo masyarakat Kabupaten Bekasi untuk menunaikan ibadah haji dan umrah sangat tinggi. Ini terlihat di setiap tahunnya, rata-rata kuota haji berkisar diangka 2.000-an. Saya berharap Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi selaku stake holders pelaksanaan pelayanan bisa lebih koordinatif dan sinergis sehingga ke depan masyarakat Kabupaten Bekasi akan terlayani lebih baik lagi," jelasnya.
