Dedi Mulyadi: pernyataan JK tutup polemik Munas Golkar

Bandung (ANTARA) - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pernyataan politikus senior Partai Golkar yang juga Wakil Presiden M Jusuf Kalla, yang menyebutkan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tidak perlu dipercepat karena alasan pemborosan biaya menutup polemik munas partai ini.

"Pernyataan dari Pak JK menurut saya itu menutup polemik terkait munas bahwa munas tidak perlu dipercepat," kata Dedi Mulyadi, di Bandung, Rabu.

Sebelumnya Politisi Senior Partai Golkar M Jusuf Kalla menilai tidak perlu ada percepatan Munas Partai Golkar untuk memilih ketua umum partai berlambang beringin itu. 

Kalla mengatakan, munas memerlukan ongkos yang besar karena itu, kalau Munaslub digelar sekarang akan percuma sebab masa jabatan hanya berlaku selama enam bulan, yakni hingga Desember 2019.

Dedi mengatakan Munas Partai Golkar tidak perlu dipercepat dan perhelatannya dilaksanakan sesuai dengan jadwal, yakni Desember 2019.

Dia menilai usulan segelintir elite agar Munas Partai Golkar dipercepat, hanya untuk mengejar jabatan-jabatan tertentu seperti menteri dan Ketua MPR  sehingga percepatan munas dinilainya tidak urgen.

"Desakan munas itu kan hanya untuk mereka yang mengejar jabatan menteri. Padahal agendanya tidak mendesak," kata dia.

Selain itu, lanjut Dedi, desakan munas itu hanya dilontarkan oleh orang-orang yang tak memiliki kapasitas sekalipun itu kader Golkar karena munas itu layak disuarakan oleh pengurus DPD I dan DPD II Golkar serta organisasi sayap.

"Yang capable desakan untuk munas Golkar DPD I dan DPD II serta organisasi sayap. Kenyataannya, mereka tidak mengusulkan munas dipercepat. Munas dipercepat hanya disebutkan oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk itu," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, munas tetap dilaksanakan seusai jadwal dan dirinya mengibaratkan munas itu proses kelahiran. 

Jika seorang bayi dilahirkan secara caesar dan prematur tentu akan lebih mahal biayanya serta berisiko dibanding dengan persalinan normal.

"Begitu juga munas. Kalau dipercepat akan memakan biaya lebih besar serta hasilnya juga berisiko dan itu tidak baik bagi Golkar. Biarlah munas seusai dengan jadwal biar menghasilkan 'bayi' yang sehat," kata Dedi.