Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil melantik Mulyana menggantikan Iman Achmad Nugraha sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu.
"Saya selaku pribadi serta atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat kepada Bapak Mulyana, yang telah dilantik dan resmi menjabat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat yang ke-16," kata Gubernur Emil seusai melantik.
Pelantikan hari ini merupakan amanat dari Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-192/k/su/2019 Tanggal 14 Mei 2019 tentang pengangkatan dan pemindahan pejabat strukturaldi lingkungan badan pengawasan keuangan dan pembangunan.
Gubernur Emil berharap momentum pergantian kepemimpinan di lingkungan perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat ini, semakin mendorong semangatdan kinerja segenap jajaran perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
"Menjadi harapan bersama bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dapat lebih meningkatkan perannya sebagai auditor internal pemerintah yang pro aktif, interaktif dan terpercaya, melalui optimalisasi pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)," kata dia.
Dia mengatakan pembangunan jawa barat dalam lima tahun ke depan akan kami akselerasi kecepatannya (ngabret) dan dalam rangka upaya tersebut tentunya harus ada perubahan mindset termasuk dalam hal peraturan dan kebijakan yang bersifat mengakselerasi.
"Kami menginginkan BPKP menjadi mitra terdepan kami dalam proses pengawasan pengelolaan keuangan baik APBN/APBD maupun aset-aset provinsi/ kabupaten/kota di Jawa Barat," kata dia.
Menurut dia, proses pengawasan ini hendaknya tidak di titik beratkan setelah pelaksanaan kegiatan selesai, tapi kami menginginkan proses pengawasan dan asistensi terjadi semenjak proses perencanaan kegiatan disusun, pelaksanaan kegiatan dan pasca kegiatan dilaksanakan.
Terkait pengadministrasian barang/aset negara dan proses pengadaan barang/jasa, Gubernur Emil juga meminta dukungan BPKP agar bisa menciptakan inovasi-inovasi baru yang tidak melanggar aturan sehingga pihaknya dapat melaksanakan kegiatan dengan kecepatan penuh dan tidak terkendala.
"Hal-hal tersebut diatas tentunya akan berkorelasi positif terhadap terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan partisipatif dengan opini wajar tanpa pengecualian bagi seluruh instansi dibawah wilayah kerja BPKP Provinsi Jawa Barat," kata dia.***2***
Baca juga: M Iriawan minta BPKP memonitor pembangunan Jawa Barat
Baca juga: BPKP: Pelaksanaan Pemprov Jabar Tahun 2016 "Clear-Clean"
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Saya selaku pribadi serta atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat kepada Bapak Mulyana, yang telah dilantik dan resmi menjabat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat yang ke-16," kata Gubernur Emil seusai melantik.
Pelantikan hari ini merupakan amanat dari Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-192/k/su/2019 Tanggal 14 Mei 2019 tentang pengangkatan dan pemindahan pejabat strukturaldi lingkungan badan pengawasan keuangan dan pembangunan.
Gubernur Emil berharap momentum pergantian kepemimpinan di lingkungan perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat ini, semakin mendorong semangatdan kinerja segenap jajaran perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
"Menjadi harapan bersama bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dapat lebih meningkatkan perannya sebagai auditor internal pemerintah yang pro aktif, interaktif dan terpercaya, melalui optimalisasi pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)," kata dia.
Dia mengatakan pembangunan jawa barat dalam lima tahun ke depan akan kami akselerasi kecepatannya (ngabret) dan dalam rangka upaya tersebut tentunya harus ada perubahan mindset termasuk dalam hal peraturan dan kebijakan yang bersifat mengakselerasi.
"Kami menginginkan BPKP menjadi mitra terdepan kami dalam proses pengawasan pengelolaan keuangan baik APBN/APBD maupun aset-aset provinsi/ kabupaten/kota di Jawa Barat," kata dia.
Menurut dia, proses pengawasan ini hendaknya tidak di titik beratkan setelah pelaksanaan kegiatan selesai, tapi kami menginginkan proses pengawasan dan asistensi terjadi semenjak proses perencanaan kegiatan disusun, pelaksanaan kegiatan dan pasca kegiatan dilaksanakan.
Terkait pengadministrasian barang/aset negara dan proses pengadaan barang/jasa, Gubernur Emil juga meminta dukungan BPKP agar bisa menciptakan inovasi-inovasi baru yang tidak melanggar aturan sehingga pihaknya dapat melaksanakan kegiatan dengan kecepatan penuh dan tidak terkendala.
"Hal-hal tersebut diatas tentunya akan berkorelasi positif terhadap terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan partisipatif dengan opini wajar tanpa pengecualian bagi seluruh instansi dibawah wilayah kerja BPKP Provinsi Jawa Barat," kata dia.***2***
Baca juga: M Iriawan minta BPKP memonitor pembangunan Jawa Barat
Baca juga: BPKP: Pelaksanaan Pemprov Jabar Tahun 2016 "Clear-Clean"
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019