Bandung (Antaranews Jabar) - Penjabat Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengoptimalkan pengawasan kinerja keuangan dan perkembangan pembangunan di Jabar, baik pengerjaannya oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Iriawan di Bandung, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Kepala Perwakilan BPKP Jabar terkait dengan monitoring yang ditujukan kepada setiap instansi di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Jabar.
Menurut Iriawan, monitoring dilakukan sebagai upaya pencegahaan guna menghindari penyimpangan pada pembangunan.
"Penyimpangan bisa saja dilakukan instansi atau pihak luar yang tidak diketahui oleh kepala satuan," katanya.
Ia melanjutkan, "Kedua dia `belok` tahu tetapi diam, atau dibelokan."
Akan tetapi, katanya lagi, sebelumnya harus ada upaya-upaya pencegahan kepada semuanya sehingga tidak ada permasalahan keuangan, khususnya untuk pembangunan.
Iriawan mengaku bahwa BPKP sangat membantu kelancaran kinerja dinas di Provinsi Jabar. Salah satunya, pada penerimaan siswa/siswi baru di SMA/SMK/MA yang kini jadi kewenangan provinsi.
"Tim tersebut sudah mengawasi, memang rawan terjadi praktik di sana. Namun, belum ditemukan kecurangan," ujarnya.
Akan tetapi, menurut dia, hal itu semacam pencegahan untuk mengeliminasi terjadinya kecurangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
Iriawan di Bandung, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Kepala Perwakilan BPKP Jabar terkait dengan monitoring yang ditujukan kepada setiap instansi di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Jabar.
Menurut Iriawan, monitoring dilakukan sebagai upaya pencegahaan guna menghindari penyimpangan pada pembangunan.
"Penyimpangan bisa saja dilakukan instansi atau pihak luar yang tidak diketahui oleh kepala satuan," katanya.
Ia melanjutkan, "Kedua dia `belok` tahu tetapi diam, atau dibelokan."
Akan tetapi, katanya lagi, sebelumnya harus ada upaya-upaya pencegahan kepada semuanya sehingga tidak ada permasalahan keuangan, khususnya untuk pembangunan.
Iriawan mengaku bahwa BPKP sangat membantu kelancaran kinerja dinas di Provinsi Jabar. Salah satunya, pada penerimaan siswa/siswi baru di SMA/SMK/MA yang kini jadi kewenangan provinsi.
"Tim tersebut sudah mengawasi, memang rawan terjadi praktik di sana. Namun, belum ditemukan kecurangan," ujarnya.
Akan tetapi, menurut dia, hal itu semacam pencegahan untuk mengeliminasi terjadinya kecurangan.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018