KPU RI akan membahas besaran dan mekanisme santunan yang akan diberikan kepada anggota KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019.
"Malam ini kita rapat pleno, salah satu yang kita bahas soal santunan anggota KPPS yang meninggal," kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Kantor KPU RI, Menteng Jakarta Pusat, Minggu malam.
KPURI akan melaksanakan rapat pleno diikuti seluruh komisioner yang dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB.
Arief yang ditemui di ruang pusat informasi penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2019 pukul 19.15 WIB mengatakan ada beberapa agenda yang dibahas rapat pleno seperti terkait pelaksanaan pemilu susulan, pemilu ulang, pemilu lanjutan, perkembangan Situng, update jumlah anggota KPPS yang meninggal dan sakit, dan persiapan untuk rekap di tingkat nasional.
Arief mengatakan KPU masih mendata jumlah keseluruhan anggota KPPS yang meninggal maupun yang sakit.
Selain mengupdate informasi jumlah, KPU juga akan membahas mekanisme penyaluran santunan bagi anggota KPPS yang meninggal, kecelakaan maupun yang sakit.
"Kita akan bahas berapa besarannya dan dari mana sumber anggaran yang akan diambil untuk santunan ini, mekanisme penyaluran juga harus ditetapkan," kata Arief.
Ia mengatakan jauh sebelum pemilu berlangsung KPU RI telah mengajukan usulan asuransi untuk anggota KPPS tetapi di tolak.
Setelah tahapan pemilu berjalan, dan ditemukan banyak kejadian anggota KPPS yang meninggal KPU RI kembali mengusulkan.
"Tapi bentuknya tidak lagi asuransi, tapi santunan," kata Arief.
Baca juga: DPRD: peristiwa 12 petugas KPPS meninggal harus menjadi catatan
Terkait mekanisme penyalurannya seperti apa, lanjut Arief, yang perlu dibahas bagaimana meninggalnya, apakah meninggal sedang bertugas, bagaimana kecelakaannya dan bagaimana sakitnya.
Untuk anggaran santunan, KPU telah mendapatkan persetujuan untuk mengambil dari pos-pos yang ada.
"Misalnya kita bisa colek anggaran dari pos anggaran seperti logistik. Kan kita hemat banyak tuh, bisa kita ambil," kata Arief.
Hingga berita ini diturunkan KPU RI sedang bersiap menggelar rapat pleno yang akan dihadiri seluruh komisioner. Minimal ada lima komisioner yang hadir.
Sejauh ini tercatat 12 petugas KPPS di Jawa Barat meninggal dunia saat bertugas, tiga di Lampung dan delapan di Jawa Tengah.
Baca juga: KPU Jabar: 12 petugas KPPS meninggal saat Pemilu
Baca juga: Ridwan Kamil: 12 petugas KPPS meninggal dunia pantas disebut pahlawan demokrasi
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Malam ini kita rapat pleno, salah satu yang kita bahas soal santunan anggota KPPS yang meninggal," kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Kantor KPU RI, Menteng Jakarta Pusat, Minggu malam.
KPURI akan melaksanakan rapat pleno diikuti seluruh komisioner yang dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB.
Arief yang ditemui di ruang pusat informasi penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2019 pukul 19.15 WIB mengatakan ada beberapa agenda yang dibahas rapat pleno seperti terkait pelaksanaan pemilu susulan, pemilu ulang, pemilu lanjutan, perkembangan Situng, update jumlah anggota KPPS yang meninggal dan sakit, dan persiapan untuk rekap di tingkat nasional.
Arief mengatakan KPU masih mendata jumlah keseluruhan anggota KPPS yang meninggal maupun yang sakit.
Selain mengupdate informasi jumlah, KPU juga akan membahas mekanisme penyaluran santunan bagi anggota KPPS yang meninggal, kecelakaan maupun yang sakit.
"Kita akan bahas berapa besarannya dan dari mana sumber anggaran yang akan diambil untuk santunan ini, mekanisme penyaluran juga harus ditetapkan," kata Arief.
Ia mengatakan jauh sebelum pemilu berlangsung KPU RI telah mengajukan usulan asuransi untuk anggota KPPS tetapi di tolak.
Setelah tahapan pemilu berjalan, dan ditemukan banyak kejadian anggota KPPS yang meninggal KPU RI kembali mengusulkan.
"Tapi bentuknya tidak lagi asuransi, tapi santunan," kata Arief.
Baca juga: DPRD: peristiwa 12 petugas KPPS meninggal harus menjadi catatan
Terkait mekanisme penyalurannya seperti apa, lanjut Arief, yang perlu dibahas bagaimana meninggalnya, apakah meninggal sedang bertugas, bagaimana kecelakaannya dan bagaimana sakitnya.
Untuk anggaran santunan, KPU telah mendapatkan persetujuan untuk mengambil dari pos-pos yang ada.
"Misalnya kita bisa colek anggaran dari pos anggaran seperti logistik. Kan kita hemat banyak tuh, bisa kita ambil," kata Arief.
Hingga berita ini diturunkan KPU RI sedang bersiap menggelar rapat pleno yang akan dihadiri seluruh komisioner. Minimal ada lima komisioner yang hadir.
Sejauh ini tercatat 12 petugas KPPS di Jawa Barat meninggal dunia saat bertugas, tiga di Lampung dan delapan di Jawa Tengah.
Baca juga: KPU Jabar: 12 petugas KPPS meninggal saat Pemilu
Baca juga: Ridwan Kamil: 12 petugas KPPS meninggal dunia pantas disebut pahlawan demokrasi
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019