Pengukuran tanah untuk pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II sisi selatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ditargetkan selesai pada akhir Mei 2019.
"Jadi awal Juni secara paralel kami akan mengumumkan hasil pengukuran kepada warga," kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Nurhadi Putra di Cikarang, Selasa.
Saat ini proses pengukuran tanah sudah berjalan di delapan dari total 14 desa terdampak Tol Japek II, yaitu Desa Burangkeng, Cibening, Kertarahayu, Ciledug, Tamansari, Wibawamulya, Medalkresna, dan Desa Bojongmangu.
"Sisanya menyusul setelah delapan desa ini dan pasti kami kebut karena akhir Mei harus sudah selesai. Makanya kami turunkan dua satgas sekaligus," katanya.
Nurhadi menjelaskan, proses pengukuran tanah dilakukan oleh empat tim Satgas A yang masing-masing tim beranggotakan tiga petugas dari BPN dan seorang dari warga setempat.
Sementara itu, Satgas B juga berjumlah empat tim yang beranggotakan empat petugas. Bedanya, petugas Satgas B merupakan gabungan dari BPN, Dinas Pertanian, Dinas PUPR Bidang Bangunan, dan seorang warga setempat.
"Jika Satgas A fokus pada pengukuran tanah, Satgas B tugasnya mengidentifikasi bidang dan investigasi status tanah warga. Jadi siapa yang berhak atas bidang tanah sesuai bukti dokumen kepemilikan tanah. Juga pendataan bangunan oleh PUPR serta pendataan tanaman dan pohon yang berada di atas tanah tersebut oleh Dinas Pertanian," kata dia.
Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Kabupaten Bekasi, Agus Susanto menambahkan, sosialisasi yang telah dilakukan dan pengukuran yang sedang berlangsung merupakan tahapan yang harus ditempuh untuk melakukan pembebasan lahan di 14 desa terdampak rencana pembangunan Tol Japek II.
Berdasarkan data, 14 desa tersebut berada di empat kecamatan dengan estimasi 134 hektare akan dibebaskan di Kecamatan Setu, 88,82 hektare di Serang Baru, 55,69 hektare di Bojongmangu, serta 12,67 hektare di Kecamatan Cibarusah.
"Di Setu ada lima desa yakni Desa Burangkeng sebanyak 600 bidang yang akan dibebaskan, Cibening 10 bidang, Ciledug 137 bidang, Kertarahayu 144 bidang, dan Desa Tamansari 29 bidang," katanya.
Kemudian lima desa di Kecamatan Serang Baru, masing-masing Desa Jayasampurna sebanyak 56 bidang, Nagacipta 109 bidang, Sirnajaya 42 bidang, Sukaragam 75 bidang dan Desa Sukasari 80 bidang.
"Sementara itu di Kecamatan Bojongmangu ada di Desa Bojongmangu sebanyak 164 bidang dan Desa Medalkresna 189 bidang. Terakhir Kecamatan Cibarusah juga di dua desa yakni Desa Ridomanah itu 32 bidang dan Desa Wibawa Mulya ada 49 bidang yang akan dibebaskan," ucapnya.
Agus melanjutkan, dari total 62 kilometer panjang jalan Tol Japek II, 38 persennya atau 23,56 kilometer berada di wilayah Kabupaten Bekasi.
"Kabupaten Bekasi trase jalannya terpanjang. Di Kecamatan Setu 6,72 kilometer, Serang Baru 9,72 kilometer, Bojongmangu 5,32 kilometer, dan Cibarusah 1,8 kilometer," kata Agus.
Sesuai perencanaan, proses pembebasan lahan ditargetkan selesai pada Januari 2020. Karena ini merupakan proyek strategis nasional, pihaknya selaku pelaksana kegiatan akan melakukan percepatan setiap prosesnya.
"Kami juga butuh kerja sama warga seperti pemasangan tanda batas saat pelaksanaan pengukuran, juga mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Bagi warga yang bukti kepemilikan tanahnya terakhir sudah almarhum, segera urus warisnya," tandas Agus.
Dibangun di Jawa Barat
Saat berkunjung ke Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu, PPK Pengadaan Tanah Kementerian PUPR, Nurbaiti mengatakan, meski bernama Jakarta-Cikampek, tol sepanjang 62 kilometer ini keseluruhannya dibangun di wilayah Jawa Barat.
Tol tersebut melintasi 37 desa dan kelurahan di lima daerah yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Karawang, dan Purwakarta dan akan terintegrasi dengan Tol Cimanggis-Cibitung yang tengah dikerjakan.
Baca juga: Sekda Jabar: Groundbreaking Tol NS Link Bandung tunggu keputusan pusat
Baca juga: Sekda Jabar: Akses ke Tol Cisumdawu untuk pemudik disiapkan
"Untuk konstruksi pertama dilakukan di Sadang Purwakarta-Karawang untuk seksi III, baru setelah itu masuk wilayah Bekasi," katanya.
Nurbaiti melanjutkan, pemilihan Sadang sebagai titik pertama konstruksi dikarenakan lahan yang relatif lebih tersedia. Di lokasi tersebut, mayoritas lahan yang digunakan merupakan milik negara, mulai dari Perhutani hingga Jasa Marga.
"Jika prosesnya berjalan lancar, diharapkan Mei 2020 sudah bisa dinikmati masyarakat secara fungsional. Sedangkan secara keseluruhan, tol ditargetkan selesai pada 2021. Rencananya Tol Japek II ini juga akan terintegrasi dengan Tol Cikopo-Palimanan," kata dia.
Pada akhir tahun lalu, kata Nurbaiti, melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.1252-Pemksm/2018, telah ditetapkan lokasi pembangunan Tol Japek II sisi selatan.
Tol ini akan memiliki tujuh gerbang, mulai dari Jati Asih dan Bantargebang Kota Bekasi, Setu dan Sukaragam di Kabupaten Bekasi, Taman Mekar dan Kutanegara Karawang, serta Sadang Purwakarta.(KR-PRA).
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Jadi awal Juni secara paralel kami akan mengumumkan hasil pengukuran kepada warga," kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Nurhadi Putra di Cikarang, Selasa.
Saat ini proses pengukuran tanah sudah berjalan di delapan dari total 14 desa terdampak Tol Japek II, yaitu Desa Burangkeng, Cibening, Kertarahayu, Ciledug, Tamansari, Wibawamulya, Medalkresna, dan Desa Bojongmangu.
"Sisanya menyusul setelah delapan desa ini dan pasti kami kebut karena akhir Mei harus sudah selesai. Makanya kami turunkan dua satgas sekaligus," katanya.
Nurhadi menjelaskan, proses pengukuran tanah dilakukan oleh empat tim Satgas A yang masing-masing tim beranggotakan tiga petugas dari BPN dan seorang dari warga setempat.
Sementara itu, Satgas B juga berjumlah empat tim yang beranggotakan empat petugas. Bedanya, petugas Satgas B merupakan gabungan dari BPN, Dinas Pertanian, Dinas PUPR Bidang Bangunan, dan seorang warga setempat.
"Jika Satgas A fokus pada pengukuran tanah, Satgas B tugasnya mengidentifikasi bidang dan investigasi status tanah warga. Jadi siapa yang berhak atas bidang tanah sesuai bukti dokumen kepemilikan tanah. Juga pendataan bangunan oleh PUPR serta pendataan tanaman dan pohon yang berada di atas tanah tersebut oleh Dinas Pertanian," kata dia.
Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Kabupaten Bekasi, Agus Susanto menambahkan, sosialisasi yang telah dilakukan dan pengukuran yang sedang berlangsung merupakan tahapan yang harus ditempuh untuk melakukan pembebasan lahan di 14 desa terdampak rencana pembangunan Tol Japek II.
Berdasarkan data, 14 desa tersebut berada di empat kecamatan dengan estimasi 134 hektare akan dibebaskan di Kecamatan Setu, 88,82 hektare di Serang Baru, 55,69 hektare di Bojongmangu, serta 12,67 hektare di Kecamatan Cibarusah.
"Di Setu ada lima desa yakni Desa Burangkeng sebanyak 600 bidang yang akan dibebaskan, Cibening 10 bidang, Ciledug 137 bidang, Kertarahayu 144 bidang, dan Desa Tamansari 29 bidang," katanya.
Kemudian lima desa di Kecamatan Serang Baru, masing-masing Desa Jayasampurna sebanyak 56 bidang, Nagacipta 109 bidang, Sirnajaya 42 bidang, Sukaragam 75 bidang dan Desa Sukasari 80 bidang.
"Sementara itu di Kecamatan Bojongmangu ada di Desa Bojongmangu sebanyak 164 bidang dan Desa Medalkresna 189 bidang. Terakhir Kecamatan Cibarusah juga di dua desa yakni Desa Ridomanah itu 32 bidang dan Desa Wibawa Mulya ada 49 bidang yang akan dibebaskan," ucapnya.
Agus melanjutkan, dari total 62 kilometer panjang jalan Tol Japek II, 38 persennya atau 23,56 kilometer berada di wilayah Kabupaten Bekasi.
"Kabupaten Bekasi trase jalannya terpanjang. Di Kecamatan Setu 6,72 kilometer, Serang Baru 9,72 kilometer, Bojongmangu 5,32 kilometer, dan Cibarusah 1,8 kilometer," kata Agus.
Sesuai perencanaan, proses pembebasan lahan ditargetkan selesai pada Januari 2020. Karena ini merupakan proyek strategis nasional, pihaknya selaku pelaksana kegiatan akan melakukan percepatan setiap prosesnya.
"Kami juga butuh kerja sama warga seperti pemasangan tanda batas saat pelaksanaan pengukuran, juga mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Bagi warga yang bukti kepemilikan tanahnya terakhir sudah almarhum, segera urus warisnya," tandas Agus.
Dibangun di Jawa Barat
Saat berkunjung ke Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu, PPK Pengadaan Tanah Kementerian PUPR, Nurbaiti mengatakan, meski bernama Jakarta-Cikampek, tol sepanjang 62 kilometer ini keseluruhannya dibangun di wilayah Jawa Barat.
Tol tersebut melintasi 37 desa dan kelurahan di lima daerah yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Karawang, dan Purwakarta dan akan terintegrasi dengan Tol Cimanggis-Cibitung yang tengah dikerjakan.
Baca juga: Sekda Jabar: Groundbreaking Tol NS Link Bandung tunggu keputusan pusat
Baca juga: Sekda Jabar: Akses ke Tol Cisumdawu untuk pemudik disiapkan
"Untuk konstruksi pertama dilakukan di Sadang Purwakarta-Karawang untuk seksi III, baru setelah itu masuk wilayah Bekasi," katanya.
Nurbaiti melanjutkan, pemilihan Sadang sebagai titik pertama konstruksi dikarenakan lahan yang relatif lebih tersedia. Di lokasi tersebut, mayoritas lahan yang digunakan merupakan milik negara, mulai dari Perhutani hingga Jasa Marga.
"Jika prosesnya berjalan lancar, diharapkan Mei 2020 sudah bisa dinikmati masyarakat secara fungsional. Sedangkan secara keseluruhan, tol ditargetkan selesai pada 2021. Rencananya Tol Japek II ini juga akan terintegrasi dengan Tol Cikopo-Palimanan," kata dia.
Pada akhir tahun lalu, kata Nurbaiti, melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.1252-Pemksm/2018, telah ditetapkan lokasi pembangunan Tol Japek II sisi selatan.
Tol ini akan memiliki tujuh gerbang, mulai dari Jati Asih dan Bantargebang Kota Bekasi, Setu dan Sukaragam di Kabupaten Bekasi, Taman Mekar dan Kutanegara Karawang, serta Sadang Purwakarta.(KR-PRA).
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019