Bandung (Antaranews Jabar) - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil meminta Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa untuk mengawal pembiayaan pembangunan light rail transit (LRT) Bandung Raya.
"Saat ini kan wacananya KPBU jadi ada penyertaan modal dari APBN itu yang saya titipkan ke Sekda Jabar untuk memastikan skenario ini ada. Jangan sampai nanti kereta api cepatnya beres tapi konektivitasnya tidak ada," kata Gubernur Emil di Gedung Sate Bandung, Senin.
Gubernur Emil mengatakan dalam rapat pimpinan telah membahas kemajuan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang terintegrasi dengan LRT Bandung Raya.
"Yang pertama ialah bahwa perkembangan kereta api cepat ini pembebasan lahannya sudah mencapai 85 persen. Kalau fisik baru lima persen. Tapi target 2021 sudah bisa beroperasi," katanya.
Ia mengatakan dalam rapat kesiapan rute LRT sebagai konektivitas dari Kereta Cepat ke Kota Bandung melewati GBLA, melewati Masjid Raya Bandung, kemudian ke Kota Bandung juga dibahas termasuk skema KPBU yang akan melibatkan pendanaan pemerintah dan swasta.
Emil mengatakan untuk rute awal LRT Bandung Raya yang akan pertama kali dibangun adalah dari Tegaluar sampai Leuwipanjang.
"Jadi yang penting orang datang ke sana bisa akses ke kereta cepat," katanya.
Sementara itu, Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan proyek LRT Bandung Raya ini ada beberapa hal yang perlu mendapatkan tindak lanjut lebih detil terkait dengan konektivitas.
Iwa mengatakan hal ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan yang dihadiri perwakilan Bappenas, Kemenhub, kemenkeu, PT SMI, PTPII juga dirut PT PSBI, Dirut PT JMT, perwakilan Jasa Sarana, juga dari Wika, dinas perhubungan, Bappeda DPKAD.
"Itu disimpulkan bahwa pihak Kementrian Perhubungan dalam dua hari ke depan akan kirim surat ke gubernur Jabar hasil dari penyusunan studi pendahuluan dan dokumen Outline Bussiness Case (OBC) semacam dokumen pra FS. Diupayakan dalam dua hari sampai ke gubernur," katanya.
Iwa menuturkan setelah dokumen diterima Gubernur Jabar maka o akan ditindaklanjuti dengan berkirim surat ke Bappenas untuk mengusulkan perencanaan LRT atau monorel Bandung Raya untuk masuk dalam PPPP Bool Bappenas.
"Jadi dalam hal yang sama dokumen OBC dan studi pendahuluan, akan dikomuniaksikan ke Kemenkeu terkait beberapa kajian seperti permintaan pasar (demand), kemampuan fiskal daerah, dan kajian skema investasi," kata Iwa.
"Sehingga secara simultan juga akan dilakukan pembahasan LRT di kantor bersama KPBU Jakarta," lanjut dia.
Baca juga: Pembangunan LRT Bandung Raya akan gunakan skema KPBU
Baca juga: Pemprov Jabar teken kerja sama MoU pembangunan LRT Bandung Raya
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Saat ini kan wacananya KPBU jadi ada penyertaan modal dari APBN itu yang saya titipkan ke Sekda Jabar untuk memastikan skenario ini ada. Jangan sampai nanti kereta api cepatnya beres tapi konektivitasnya tidak ada," kata Gubernur Emil di Gedung Sate Bandung, Senin.
Gubernur Emil mengatakan dalam rapat pimpinan telah membahas kemajuan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang terintegrasi dengan LRT Bandung Raya.
"Yang pertama ialah bahwa perkembangan kereta api cepat ini pembebasan lahannya sudah mencapai 85 persen. Kalau fisik baru lima persen. Tapi target 2021 sudah bisa beroperasi," katanya.
Ia mengatakan dalam rapat kesiapan rute LRT sebagai konektivitas dari Kereta Cepat ke Kota Bandung melewati GBLA, melewati Masjid Raya Bandung, kemudian ke Kota Bandung juga dibahas termasuk skema KPBU yang akan melibatkan pendanaan pemerintah dan swasta.
Emil mengatakan untuk rute awal LRT Bandung Raya yang akan pertama kali dibangun adalah dari Tegaluar sampai Leuwipanjang.
"Jadi yang penting orang datang ke sana bisa akses ke kereta cepat," katanya.
Sementara itu, Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan proyek LRT Bandung Raya ini ada beberapa hal yang perlu mendapatkan tindak lanjut lebih detil terkait dengan konektivitas.
Iwa mengatakan hal ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan yang dihadiri perwakilan Bappenas, Kemenhub, kemenkeu, PT SMI, PTPII juga dirut PT PSBI, Dirut PT JMT, perwakilan Jasa Sarana, juga dari Wika, dinas perhubungan, Bappeda DPKAD.
"Itu disimpulkan bahwa pihak Kementrian Perhubungan dalam dua hari ke depan akan kirim surat ke gubernur Jabar hasil dari penyusunan studi pendahuluan dan dokumen Outline Bussiness Case (OBC) semacam dokumen pra FS. Diupayakan dalam dua hari sampai ke gubernur," katanya.
Iwa menuturkan setelah dokumen diterima Gubernur Jabar maka o akan ditindaklanjuti dengan berkirim surat ke Bappenas untuk mengusulkan perencanaan LRT atau monorel Bandung Raya untuk masuk dalam PPPP Bool Bappenas.
"Jadi dalam hal yang sama dokumen OBC dan studi pendahuluan, akan dikomuniaksikan ke Kemenkeu terkait beberapa kajian seperti permintaan pasar (demand), kemampuan fiskal daerah, dan kajian skema investasi," kata Iwa.
"Sehingga secara simultan juga akan dilakukan pembahasan LRT di kantor bersama KPBU Jakarta," lanjut dia.
Baca juga: Pembangunan LRT Bandung Raya akan gunakan skema KPBU
Baca juga: Pemprov Jabar teken kerja sama MoU pembangunan LRT Bandung Raya
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019