Cianjur (Antaranews Jabar) - Pemkab Cianjur, Jawa Barat mengklaim sukses melakukan penanganan kekerdilan sepanjang 2018, sehingga kasus tersebut menurun dari batas wajar secara nasional.
Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, di Cianjur, Selasa, mengatakan, persentase penilaian sudah menunjukan penurunan angka dari batas wajar 41 persen.
Namun, Cianjur saat ini masih dihadapkan kasus kurang gizi yang masih tinggi.
"Persentase balita di Cianjur yang memiliki postur tubuh pendek/sangat pendek sekarang di angka 14,91 persen. Angka tersebut menurun jauh dibandingkan awal 2018 berdasarkan data Riskesdas," katanya.
Hingga saat ini, menurut Herman, sudah ada perkembangan ke arah yang lebih baik, penurunannya sangat signifikan selama setahun terakhir. Meskipun awalnya Cianjur disebut sebagai daerah dengan kasus kekerdilan tinggi.
Namun, berbagai upaya untuk menangani kasus tersebut dibantu pemerintah pusat dan Pemprov Jabar serta upaya tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Cianjur yang turun langsung ke lapangan untuk menurunkan angka penderita kekerdilan.
Pihaknya juga mencatat angka kasus gizi buruk mengalami penurunan. Pada 2016 ada 323 kasus, 2017 sebanyak 173 kasus dan penurunan signifikan di 2018 yang hanya 98 kasus.
"Persentase untuk balita kurang gizi akut berada di angka 3,90 persen. Angka tersebut dibawah batas tolerasnsi WHO sebesar lima persen. Tentunya ini akan menjadi perhatian untuk terus diturunkan," kata Herman.
Pemkab Cianjur, menurut dia, masih memiliki pekerjaan rumah terkait status gizi kurang yang angkanya masih sekitar 19 persen sedangkan batas toleransi WHO harus di bawah 10 persen.
"Kami akan melakukan upaya untuk penanganan kekerdilan serta masalah gizi kurang. Setiap wilayah, terutama yang angka kekerdilan dan gizi kurangnya tinggi sudah diinstruksikan agar didata kembali dengan komitmen untuk menuntaskan masalah kesehatan," kata Herman.
Sedangkan, Kepala Dinas Kesehatan Cianjur, Tresna Gumilar, mengatakan, ada tiga kegiatan prioritas dalam pencegahan dan penanganan kekerdilan pada 2019 seperti peningkatan pendidikan gizi, pemberian suplemen gizi dan penguatan surveilan gizi.
"Ada beberapa program lainnya untuk lebih menggenjot penanganan dan pencegahan kekerdilan. Kami menargetkan Cianjur sukses dalam program nol kekerdilan pada beberapa tahun ke depan," katanya.
Baca juga: Pemkab Cianjur segera lakukan penataan Waduk Jangari
Baca juga: 3 mantan ASN gugat Pemkab Cianjur
Baca juga: Menteri Susi kecewa terhadap Pemkab Cianjur, apa itu?
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, di Cianjur, Selasa, mengatakan, persentase penilaian sudah menunjukan penurunan angka dari batas wajar 41 persen.
Namun, Cianjur saat ini masih dihadapkan kasus kurang gizi yang masih tinggi.
"Persentase balita di Cianjur yang memiliki postur tubuh pendek/sangat pendek sekarang di angka 14,91 persen. Angka tersebut menurun jauh dibandingkan awal 2018 berdasarkan data Riskesdas," katanya.
Hingga saat ini, menurut Herman, sudah ada perkembangan ke arah yang lebih baik, penurunannya sangat signifikan selama setahun terakhir. Meskipun awalnya Cianjur disebut sebagai daerah dengan kasus kekerdilan tinggi.
Namun, berbagai upaya untuk menangani kasus tersebut dibantu pemerintah pusat dan Pemprov Jabar serta upaya tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Cianjur yang turun langsung ke lapangan untuk menurunkan angka penderita kekerdilan.
Pihaknya juga mencatat angka kasus gizi buruk mengalami penurunan. Pada 2016 ada 323 kasus, 2017 sebanyak 173 kasus dan penurunan signifikan di 2018 yang hanya 98 kasus.
"Persentase untuk balita kurang gizi akut berada di angka 3,90 persen. Angka tersebut dibawah batas tolerasnsi WHO sebesar lima persen. Tentunya ini akan menjadi perhatian untuk terus diturunkan," kata Herman.
Pemkab Cianjur, menurut dia, masih memiliki pekerjaan rumah terkait status gizi kurang yang angkanya masih sekitar 19 persen sedangkan batas toleransi WHO harus di bawah 10 persen.
"Kami akan melakukan upaya untuk penanganan kekerdilan serta masalah gizi kurang. Setiap wilayah, terutama yang angka kekerdilan dan gizi kurangnya tinggi sudah diinstruksikan agar didata kembali dengan komitmen untuk menuntaskan masalah kesehatan," kata Herman.
Sedangkan, Kepala Dinas Kesehatan Cianjur, Tresna Gumilar, mengatakan, ada tiga kegiatan prioritas dalam pencegahan dan penanganan kekerdilan pada 2019 seperti peningkatan pendidikan gizi, pemberian suplemen gizi dan penguatan surveilan gizi.
"Ada beberapa program lainnya untuk lebih menggenjot penanganan dan pencegahan kekerdilan. Kami menargetkan Cianjur sukses dalam program nol kekerdilan pada beberapa tahun ke depan," katanya.
Baca juga: Pemkab Cianjur segera lakukan penataan Waduk Jangari
Baca juga: 3 mantan ASN gugat Pemkab Cianjur
Baca juga: Menteri Susi kecewa terhadap Pemkab Cianjur, apa itu?
Editor : Isyati Putri
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019