Garut (Antaranews Jabar) - Relawan Jokowi Deui (RJD) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, membagikan akta yayasan kepada sejumlah pondok pesantren tradisional yang ada di pelosok daerah Garut untuk melegalkan suatu lembaga sesuai aturan hukum yang berlaku dan bermanfaat untuk kemudahan dalam mengakses bantuan dari pemerintah maupun perorangan.
"Kita melakukan penandatanganan 25 akta yayasan buat pondok pesantren tradisional yang ada di Garut," kata Ketua Harian RJD Garut, Widi Nugraha di sela-sela acara penyerahan akta yayasan di Sekretariat RJD Jalan Ciledug, Garut Kota, Sabtu.
Ia menuturkan, program yang dijalankan RJD di Garut karena mengikuti gerakan Presiden Joko Widodo yang seringkali membantu rakyat dengan membagi-bagikan sertifikat tanah dalam setiap kunjungannya ke daerah.
Program yang dijalankan oleh RJD, kata dia, ternyata mendapatkan respon dari pemilik yayasan, tercatat ada 500 pondok pesantren tradisional yang saat ini dalam proses verifikasi kelengkapan data di Kementerian Hukum dan HAM.
"Data yang sudah masuk dan dalam proses verifikasi kurang lebih 500 pondok pesantren di Garut," katanya.
Ketua Umum RJD, J Suranto menambahkan, pihaknya berusaha memfasilitasi pondok pesantren tradisional yang selama ini belum memiliki badan hukum agar ke depannya bisa memudahkan akses bantuan dari pemerintah maupun perorangan.
"Mereka juga bisa mengurus izin operasional pondok pesantrennya, karena izin operasional bisa keluar jika ada akta yayasannya," katanya.
Ia menyampaikan, program memfasilitasi akta yayasan bagi pondok pesantren tradisional baru dilaksanakan di Kabupaten Garut, dan rencananya akan dikembangkan ke seluruh Jawa Barat.
"Kita fasilitasi pengurusannya di Kemenkumham dan kita bantu biayanya," katanya.
Ia menambahkan, saat ini pesantren yang belum berbadan hukum masih banyak, untuk itu program selanjutnya tiap kota/kabupaten di Jabar akan diberi bantuan pengurusan akta yayasan sebanyak 500 pondok pesantren.
"Semua kita lakukan karena tujuan dari berdirinya RJD adalah sampaikan kebaikan, lakukan kebaikan untuk kebaikan dan program ini pas untuk tujuan itu," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Kita melakukan penandatanganan 25 akta yayasan buat pondok pesantren tradisional yang ada di Garut," kata Ketua Harian RJD Garut, Widi Nugraha di sela-sela acara penyerahan akta yayasan di Sekretariat RJD Jalan Ciledug, Garut Kota, Sabtu.
Ia menuturkan, program yang dijalankan RJD di Garut karena mengikuti gerakan Presiden Joko Widodo yang seringkali membantu rakyat dengan membagi-bagikan sertifikat tanah dalam setiap kunjungannya ke daerah.
Program yang dijalankan oleh RJD, kata dia, ternyata mendapatkan respon dari pemilik yayasan, tercatat ada 500 pondok pesantren tradisional yang saat ini dalam proses verifikasi kelengkapan data di Kementerian Hukum dan HAM.
"Data yang sudah masuk dan dalam proses verifikasi kurang lebih 500 pondok pesantren di Garut," katanya.
Ketua Umum RJD, J Suranto menambahkan, pihaknya berusaha memfasilitasi pondok pesantren tradisional yang selama ini belum memiliki badan hukum agar ke depannya bisa memudahkan akses bantuan dari pemerintah maupun perorangan.
"Mereka juga bisa mengurus izin operasional pondok pesantrennya, karena izin operasional bisa keluar jika ada akta yayasannya," katanya.
Ia menyampaikan, program memfasilitasi akta yayasan bagi pondok pesantren tradisional baru dilaksanakan di Kabupaten Garut, dan rencananya akan dikembangkan ke seluruh Jawa Barat.
"Kita fasilitasi pengurusannya di Kemenkumham dan kita bantu biayanya," katanya.
Ia menambahkan, saat ini pesantren yang belum berbadan hukum masih banyak, untuk itu program selanjutnya tiap kota/kabupaten di Jabar akan diberi bantuan pengurusan akta yayasan sebanyak 500 pondok pesantren.
"Semua kita lakukan karena tujuan dari berdirinya RJD adalah sampaikan kebaikan, lakukan kebaikan untuk kebaikan dan program ini pas untuk tujuan itu," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019