Bandung (Antaranews Jabar) - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan pembentukan daerah otonom baru (DOB) di Jawa Barat tidak bisa ditawar lagi karena hal itu bisa menjadi solusi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di suatu daerah.
"Solusi untuk meratanya pembangunan, dan juga untuk meratanya hal-hal lain sudah tidak bisa ditawar lagi tentang adanya DOB," katanya setelah menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI Komite I, Eni Sumarni di Gedung Sate Bandung, Selasa.
Ia mengatakan DOB juga harus dilakukan, khususnya untuk tiga wilayah yaitu Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Sukabumi Selatan, dan Kabupaten Bogor Barat.
"Minimal yang sudah didorong dari sejak awal untuk direalisasi, enggak apa-apa tidak 12 atau 13 DOB baru juga, minimal yang tiga saja," katanya.
Tiga daerah itu yakni Kabupaten Bogor Barat, Sukabumi Selatan, dan juga Garut Selatan.
"Itu yang sudah memenuhi syarat dan sudah dibahas," lanjutnya.
Wagub mengatakan menjadi ironi tersendiri, karena Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia namun memiliki daerah otonomi lebih sedikit, yakni hanya 27 kabupaten/kota.
Sementara provinsi lain yang jumlah penduduknya lebih sedikit dari Jabar memiliki daerah otonomi lebih banyak.
Wagub Uu mengatakan ada beberapa kerugian bagi Jabar, apabila daerah otonominya tidak bertambah dan dari sisi politik misalnya, dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, keterwakilan masyarakat Jabar di DPR tidak akan maksimal.
"Artinya lebih banyak provinsi lain anggota DPR RI-nya, dibandingkan dengan kita yang jumlah penduduknya lebih banyak," kata Uu.
"Sementara yang namanya politik perlu gundukan, semakin banyak anggota dewan yang mendukung kepada pembangunan di Jawa Barat, semakin mudah kebijakan anggaran dan kebijaksanaan masuk ke Jawa Barat," jelasnya.
Baca juga: DPRD Cianjur konsultasi soal pemekaran DOB dimasukkan RPJMD
Untuk itu, Wagub Uu mendorong DPR RI dan Pemerintah Pusat agar segera mengeluarkan undang-undang tentang pembentukan DOB di Jawa Barat dan apabila diperlukan maka pihaknya akan melakukan demontrasi ke Jakarta.
"Makanya saya minta persiapan saja bagi kabupaten-kabupaten yang ingin DOB," ujar Uu.
Sementara itu, Anggota DPD RI Komite I yang membidangi masalah pemerintahan, Eni Sumarni mengatakan dengan jumlah penduduk terbanyak dan wilayah terluas, Jawa Barat seharusnya memiliki daerah otonomi yang lebih banyak dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur.
"Akan tetapi dengan Jawa Tengah saja kita sudah kalah jumlah kabupaten/kotanya. Kita (Jawa Barat) baru 27 (kabupaten/kota), sementara di sana (Jawa Tengah) sudah 37, Jawa Timur sudah 42, posisinya jauh sekali," tutur Eni.
Menurut dia, hal tersebut berdampak pada distribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat ke Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat pun akan lebih rendah.
"Hal itu dari sisi DAU dan DAK juga jauh lebih besar yang diterima, sehingga ini berpengaruh kepada Indeks Pembangunan Manusia. Lebih rendah dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu efeknya," kata Eni.
"Makanya kita dengan visi misi Gubernur Jawa Barat dimana DOB ini sudah masuk dalam kinerja (Indikator Kinerja Utama). Kita sangat apresiasi," katanya.
Eni pun mendukung langkah Pemprov Jawa Barat untuk membentuk DOB, terlebih dengan adanya DOB baru akan ada kendali lebih terhadap akses pelayanan publik.
"Kita sebagai anggota DPD RI mendukung dan meminta itu diimplementasikan dalam program-program nyata, antara lain dalam ketersediaan anggaran," kata Eni.
Dia mengatakan kendali pelayanan publik di Jawa Barat perlu ditingkatkan.
"Sudah krusial sekali apalagi tiga (kabupaten) tadi, Kabupaten Bogor, Garut, Sukabumi sudah `crowded` sekali, bahkan ada (jumlah penduduk) yang seharusnya dalam satu provinsi tapi di kita satu kabupaten," katanya.
Baca juga: Ayi Hambali sarankan Jabar lakukan pemekaran desa daripada DOB
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Solusi untuk meratanya pembangunan, dan juga untuk meratanya hal-hal lain sudah tidak bisa ditawar lagi tentang adanya DOB," katanya setelah menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI Komite I, Eni Sumarni di Gedung Sate Bandung, Selasa.
Ia mengatakan DOB juga harus dilakukan, khususnya untuk tiga wilayah yaitu Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Sukabumi Selatan, dan Kabupaten Bogor Barat.
"Minimal yang sudah didorong dari sejak awal untuk direalisasi, enggak apa-apa tidak 12 atau 13 DOB baru juga, minimal yang tiga saja," katanya.
Tiga daerah itu yakni Kabupaten Bogor Barat, Sukabumi Selatan, dan juga Garut Selatan.
"Itu yang sudah memenuhi syarat dan sudah dibahas," lanjutnya.
Wagub mengatakan menjadi ironi tersendiri, karena Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia namun memiliki daerah otonomi lebih sedikit, yakni hanya 27 kabupaten/kota.
Sementara provinsi lain yang jumlah penduduknya lebih sedikit dari Jabar memiliki daerah otonomi lebih banyak.
Wagub Uu mengatakan ada beberapa kerugian bagi Jabar, apabila daerah otonominya tidak bertambah dan dari sisi politik misalnya, dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, keterwakilan masyarakat Jabar di DPR tidak akan maksimal.
"Artinya lebih banyak provinsi lain anggota DPR RI-nya, dibandingkan dengan kita yang jumlah penduduknya lebih banyak," kata Uu.
"Sementara yang namanya politik perlu gundukan, semakin banyak anggota dewan yang mendukung kepada pembangunan di Jawa Barat, semakin mudah kebijakan anggaran dan kebijaksanaan masuk ke Jawa Barat," jelasnya.
Baca juga: DPRD Cianjur konsultasi soal pemekaran DOB dimasukkan RPJMD
Untuk itu, Wagub Uu mendorong DPR RI dan Pemerintah Pusat agar segera mengeluarkan undang-undang tentang pembentukan DOB di Jawa Barat dan apabila diperlukan maka pihaknya akan melakukan demontrasi ke Jakarta.
"Makanya saya minta persiapan saja bagi kabupaten-kabupaten yang ingin DOB," ujar Uu.
Sementara itu, Anggota DPD RI Komite I yang membidangi masalah pemerintahan, Eni Sumarni mengatakan dengan jumlah penduduk terbanyak dan wilayah terluas, Jawa Barat seharusnya memiliki daerah otonomi yang lebih banyak dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur.
"Akan tetapi dengan Jawa Tengah saja kita sudah kalah jumlah kabupaten/kotanya. Kita (Jawa Barat) baru 27 (kabupaten/kota), sementara di sana (Jawa Tengah) sudah 37, Jawa Timur sudah 42, posisinya jauh sekali," tutur Eni.
Menurut dia, hal tersebut berdampak pada distribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat ke Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat pun akan lebih rendah.
"Hal itu dari sisi DAU dan DAK juga jauh lebih besar yang diterima, sehingga ini berpengaruh kepada Indeks Pembangunan Manusia. Lebih rendah dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu efeknya," kata Eni.
"Makanya kita dengan visi misi Gubernur Jawa Barat dimana DOB ini sudah masuk dalam kinerja (Indikator Kinerja Utama). Kita sangat apresiasi," katanya.
Eni pun mendukung langkah Pemprov Jawa Barat untuk membentuk DOB, terlebih dengan adanya DOB baru akan ada kendali lebih terhadap akses pelayanan publik.
"Kita sebagai anggota DPD RI mendukung dan meminta itu diimplementasikan dalam program-program nyata, antara lain dalam ketersediaan anggaran," kata Eni.
Dia mengatakan kendali pelayanan publik di Jawa Barat perlu ditingkatkan.
"Sudah krusial sekali apalagi tiga (kabupaten) tadi, Kabupaten Bogor, Garut, Sukabumi sudah `crowded` sekali, bahkan ada (jumlah penduduk) yang seharusnya dalam satu provinsi tapi di kita satu kabupaten," katanya.
Baca juga: Ayi Hambali sarankan Jabar lakukan pemekaran desa daripada DOB
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019