Bandung (Antaranews Jabar) - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan rencana pembangunan tol dalam kota yang menghubungkan Pasirkoja dengan Surapati di Kota Bandung memasuki tahapan revisi rencana tata ruang tata wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat.
"Untuk rencana pembangunan Tol Dalam Kota dari Pasirkoja ke Surapati, itu revisi RTRW juga sedang dibahas juga oleh DPRD Jawa Barat. Jika itu selesai maka selanjutnya ialah tinggal menunggu evaluasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," kata Iwa Karniwa, di Bandung, Senin.
Menurut dia, pembangunan tol dalam kota tersebut bertujuan untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah kendaraan di Jawa Barat yang mencapai 12 persen per tahun.
Dia mengatakan untuk selanjutnya akan dilakukan adalah sinergitas dengan berbagai pihak, baik dari sinergitas perencanaan dan sinergitas sinkronisasi peraturan serta sinergitas sinkronisasi terkait dengan implementasi dan juga pengendalian.
"Kami mungkin dipersiapkan saja, karena ini tiga pihak ya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Jabar, dan Pemerintah Kota Bandung sebagai penerima manfaatnya," katanya.
Ia menuturkan tahapan pembangunan tol ini masuk ke dalam ranah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kementerian tersebut nantinya akan melakukan satu tahapan sampai ditetapkan badan usaha pengelola jalan tol tersebut.
"Tol ini investasi swasta, hanya mungkin nanti dipikirkan dari BUMD kita apakah bisa ikut. Seperti mungkin tidak melakukan pembebesan lahan, tapi menggunakan lahan di median jalan, baik itu di median jalan milik kota, povinsi, atau pusat," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan pembangunan tol dalam kota ini akan diintegrasikan dengan pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR).
Menurut Iwa, Pembangunan BIUTR pun dalam tahapan merancang nota kesepahaman antara Kementerian PUPR, Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung, mengenai sharing budget pembebasan lahan BIUTR.
"Sehingga JICA atau Japan Inernational Cooperation Agency baru bisa setuju (pembangunan BIUTR) kalau MoU sudah selesai," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengatakan tol dalam kota ini bagian dari "masterplan" kelancaran lalu lintas kota metropolitan.
Gubernur Emil mengatakan kelancaran lalu lintas ini dicapai dengan memperbanyak jalur baru juga memperbanyak transportasi publik.
"Mengapa tidak LRT namun bangun tol dulu. Dua-duanya dikerjakan dan dibutuhkan. Jadi jangan pakai logika kenapa enggak itu atau ini dulu," kata Gubernur Emil.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Untuk rencana pembangunan Tol Dalam Kota dari Pasirkoja ke Surapati, itu revisi RTRW juga sedang dibahas juga oleh DPRD Jawa Barat. Jika itu selesai maka selanjutnya ialah tinggal menunggu evaluasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," kata Iwa Karniwa, di Bandung, Senin.
Menurut dia, pembangunan tol dalam kota tersebut bertujuan untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah kendaraan di Jawa Barat yang mencapai 12 persen per tahun.
Dia mengatakan untuk selanjutnya akan dilakukan adalah sinergitas dengan berbagai pihak, baik dari sinergitas perencanaan dan sinergitas sinkronisasi peraturan serta sinergitas sinkronisasi terkait dengan implementasi dan juga pengendalian.
"Kami mungkin dipersiapkan saja, karena ini tiga pihak ya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Jabar, dan Pemerintah Kota Bandung sebagai penerima manfaatnya," katanya.
Ia menuturkan tahapan pembangunan tol ini masuk ke dalam ranah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kementerian tersebut nantinya akan melakukan satu tahapan sampai ditetapkan badan usaha pengelola jalan tol tersebut.
"Tol ini investasi swasta, hanya mungkin nanti dipikirkan dari BUMD kita apakah bisa ikut. Seperti mungkin tidak melakukan pembebesan lahan, tapi menggunakan lahan di median jalan, baik itu di median jalan milik kota, povinsi, atau pusat," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan pembangunan tol dalam kota ini akan diintegrasikan dengan pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR).
Menurut Iwa, Pembangunan BIUTR pun dalam tahapan merancang nota kesepahaman antara Kementerian PUPR, Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung, mengenai sharing budget pembebasan lahan BIUTR.
"Sehingga JICA atau Japan Inernational Cooperation Agency baru bisa setuju (pembangunan BIUTR) kalau MoU sudah selesai," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengatakan tol dalam kota ini bagian dari "masterplan" kelancaran lalu lintas kota metropolitan.
Gubernur Emil mengatakan kelancaran lalu lintas ini dicapai dengan memperbanyak jalur baru juga memperbanyak transportasi publik.
"Mengapa tidak LRT namun bangun tol dulu. Dua-duanya dikerjakan dan dibutuhkan. Jadi jangan pakai logika kenapa enggak itu atau ini dulu," kata Gubernur Emil.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019