Bandung (Antaranews Jabar) - Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Padjadjaran (Unpad) periode 2016-2020 Hikmat Mahi menilai proses pemilihan Rektor Unpad periode 2019-2024 sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Proses pemilihan rektor Unpad sudah `on the track`, sudah sesuai dengan aturan main yang ada atau yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan," kata Hikmat Mahi, ketika dihubungi melalui telepon di Bandung, Rabu.
Sebelumnya Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyatakan proses seleksi pemilihan rektor Universitas Padjadjaran periode 2019-2024 cacat aturan.
Dengan demikian, jadwal pemilihan yang direncanakan akan digelar 27 Oktober 2018 kemungkinan besar ditunda serta saat ini Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga sedang mengevaluasi riwayat hidup 3 kandidat rektor yang ditetapkan Majelis Wali Amanat Unpad.
Menurut Hikmat, salah satu pihak yang berperan dalam proses pemilihan Rektor Unpad adalah Majelis Wali Amanat (MWA) dan IKA Unpad masuk dalam bagian MWA Unpad.
"(Pemilihan Rektor Unpad terkesan dinamis) iya sebenarnya dari awal memang sudah ada aturan main yang ditetapkan dan kewenangan pemilihan Rektor Unpad itu salah satunya ada di tangan MWA, dan Unpad sebagai PTNBH, kewenangan pemilihan rektornya ada di MWA," kata dia.
Ketika ditanyakan apakah proses pemilihan Rektor Unpad disisipi oleh kepentingan tertentu dari partai politik, Hikmat memiliki pandangan tersendiri mengenai hal tersebut.
"Kalau ada kepentingan partai politik disisipi oleh parpol tertentu, saya tidak mengerti karena saya bukan orangnya partai. Saya adalah seorang pengusaha yang kebetulan diberikan amanah menjadi Ketua IKA Unpad. Kalau soal disisipi kepentingan parpol saya tidak tahu," kata dia.
Sebagai bagian dari civitas akademik Unpad, kata Hikmat, pihaknya mengatakan pemilihan rektor adalah sebuah proses untuk memilih pimpinan di peguruan tinggi negeri tersebut dengan semangat untuk lebih memajukan perguruan tinggi negeri ini.
"Saya ingin bahwa pemilihan Rektor Unpad sesuai aturan main yang berlaku sehingga diperoleh calon yang terpilih itu memang benar-benar yang berkompeten dan memiliki kemapuan yang memadai untuk memajukan atau menjadikan Unpad menjadi PTN terbaik di Indonesia," kata dia.
Sementara itu, Mantan Rektor Unpad 2007-2015, Ganjar Kurnia berharap Pemilihan Rektor Unpad bisa bebas dari kepentingan politik partai dan juga prosesnya berjalan dengan baik.
"Saya berharap baik-baik saja. Saya melihat tidak ada kepentingan politik segala macam," ujarnya.
Dia juga ingin pemilihan tersebut bisa menghasilkan Rektor yang bisa membawa Unpad lebih maju dan berkembang. Sehingga kepentingan Unpad harus diutamakan dari kepentingan lainnya.
"Semua itu untuk kepentingan Unpad, bukan yang lain," katanya.
Menurutnya, dinamika dalam pemilihan rektor wajar terjadi. Terlebih saat ini menggunakan sistem pemilihan yang baru melalui Majelis Wali Amanat (WMA) karena Unpad telah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
"Karena baru yang pertama maka wajar saja kalau ada hal-hal yang dinamis. Sekarang dipilih oleh MWA, sedangkan dulu oleh guru besar atau senat," jelasnya.
Ganjar memilih untuk percaya kepada seluruh anggota MWA bisa melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab sehingga kegiatan pemilihan itu berlangsung sukses.
"Kami percaya MWA, mereka itu orang-orang yang memiliki integritas dan mengutamakan kepentingan Unpad," jelasnya.
Terkait statemen Menristekdikti yang menilai pemilihan rektor Unpad cacat aturan, Ganjar mengaku kurang memahami maksud dan tujuan hal tersebut.
Meski demikian, dirinya lebih berfikir positif bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah pusat melalui Kemenristekdikti bertujuan demi kebaikan Unpad.
"Saya tidak tahu atas pertimbangan apa, Kemeterian membuat statemen itu. Tapi pasti untuk kebaikan unpad. Kalau Unpad bermasalah, kementerian juga akan terbawa repot," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Proses pemilihan rektor Unpad sudah `on the track`, sudah sesuai dengan aturan main yang ada atau yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan," kata Hikmat Mahi, ketika dihubungi melalui telepon di Bandung, Rabu.
Sebelumnya Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyatakan proses seleksi pemilihan rektor Universitas Padjadjaran periode 2019-2024 cacat aturan.
Dengan demikian, jadwal pemilihan yang direncanakan akan digelar 27 Oktober 2018 kemungkinan besar ditunda serta saat ini Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga sedang mengevaluasi riwayat hidup 3 kandidat rektor yang ditetapkan Majelis Wali Amanat Unpad.
Menurut Hikmat, salah satu pihak yang berperan dalam proses pemilihan Rektor Unpad adalah Majelis Wali Amanat (MWA) dan IKA Unpad masuk dalam bagian MWA Unpad.
"(Pemilihan Rektor Unpad terkesan dinamis) iya sebenarnya dari awal memang sudah ada aturan main yang ditetapkan dan kewenangan pemilihan Rektor Unpad itu salah satunya ada di tangan MWA, dan Unpad sebagai PTNBH, kewenangan pemilihan rektornya ada di MWA," kata dia.
Ketika ditanyakan apakah proses pemilihan Rektor Unpad disisipi oleh kepentingan tertentu dari partai politik, Hikmat memiliki pandangan tersendiri mengenai hal tersebut.
"Kalau ada kepentingan partai politik disisipi oleh parpol tertentu, saya tidak mengerti karena saya bukan orangnya partai. Saya adalah seorang pengusaha yang kebetulan diberikan amanah menjadi Ketua IKA Unpad. Kalau soal disisipi kepentingan parpol saya tidak tahu," kata dia.
Sebagai bagian dari civitas akademik Unpad, kata Hikmat, pihaknya mengatakan pemilihan rektor adalah sebuah proses untuk memilih pimpinan di peguruan tinggi negeri tersebut dengan semangat untuk lebih memajukan perguruan tinggi negeri ini.
"Saya ingin bahwa pemilihan Rektor Unpad sesuai aturan main yang berlaku sehingga diperoleh calon yang terpilih itu memang benar-benar yang berkompeten dan memiliki kemapuan yang memadai untuk memajukan atau menjadikan Unpad menjadi PTN terbaik di Indonesia," kata dia.
Sementara itu, Mantan Rektor Unpad 2007-2015, Ganjar Kurnia berharap Pemilihan Rektor Unpad bisa bebas dari kepentingan politik partai dan juga prosesnya berjalan dengan baik.
"Saya berharap baik-baik saja. Saya melihat tidak ada kepentingan politik segala macam," ujarnya.
Dia juga ingin pemilihan tersebut bisa menghasilkan Rektor yang bisa membawa Unpad lebih maju dan berkembang. Sehingga kepentingan Unpad harus diutamakan dari kepentingan lainnya.
"Semua itu untuk kepentingan Unpad, bukan yang lain," katanya.
Menurutnya, dinamika dalam pemilihan rektor wajar terjadi. Terlebih saat ini menggunakan sistem pemilihan yang baru melalui Majelis Wali Amanat (WMA) karena Unpad telah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
"Karena baru yang pertama maka wajar saja kalau ada hal-hal yang dinamis. Sekarang dipilih oleh MWA, sedangkan dulu oleh guru besar atau senat," jelasnya.
Ganjar memilih untuk percaya kepada seluruh anggota MWA bisa melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab sehingga kegiatan pemilihan itu berlangsung sukses.
"Kami percaya MWA, mereka itu orang-orang yang memiliki integritas dan mengutamakan kepentingan Unpad," jelasnya.
Terkait statemen Menristekdikti yang menilai pemilihan rektor Unpad cacat aturan, Ganjar mengaku kurang memahami maksud dan tujuan hal tersebut.
Meski demikian, dirinya lebih berfikir positif bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah pusat melalui Kemenristekdikti bertujuan demi kebaikan Unpad.
"Saya tidak tahu atas pertimbangan apa, Kemeterian membuat statemen itu. Tapi pasti untuk kebaikan unpad. Kalau Unpad bermasalah, kementerian juga akan terbawa repot," kata dia.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018