Bandung, 18/10 (Antara) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, menyampaikan pembangunan infrastruktur dan beberapa hal terkait tata kelola ekonomi Pemprov Jawa Barat kepada Delegasi Asian Development Bank (ADB) di Ruang Rapat Papandayan Kantor Gedung Sate, Kamis.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Gubernur Jawa Barat pada 21 September 2018 lalu.
Pada pertemuan ini Sekda Iwa menyampaikan tentang bagaimana Pemprov mengelola tata kelola di Jawa Barat dengan anggaran yang terbatas, namun pertumbuhan ekonomi Jabar sekarang triwulan pertama sudah di atas enam persen.
Lalu yang kedua mengenai tata kelola APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Berkaitan dengan hal tersebut Iwa mengarahkan pada empat hal diantaranya bagaimana meningkatkan anggaran pendidikan dengan tata kelolanya, bagaimana meningkatkan anggaran kesehatan dengan tata kelolanya, infrastruktur dan daya beli masyarakat.
"Dengan kombinasi kebijakan dan infrastruktur yang ada maka Jawa Barat mempertahankan pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen," katanya.
Menurutnya berdasarkan data dari BPS, jika APBD dan APBN digelontorkan ke Jawa Barat dalam bentuk goverment expenditure maka akan berkontribusi pada peningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Hal ini akan mengurangi angka kemiskinan, pengangguran dan menurunkan kesenjangan sosial dengan jumlah 9 persen, jadi 90 persen mutlak harus dari faktor swasta, baik itu sektor dalam negeri maupun luar negeri termasuk konsumsi masyarakat.
"Atas dasar itulah ADB bisa masuk untuk bagaimana kita mendorong (pembangunan) pada infrastruktur, dan beberapa proyek infrastruktur juga kita informasikan, serta dijelaskan juga oleh Dirut BIJB dan Direksi BJB terkait finansialnya," kata Iwa.
Iwa menjelaskan, pihaknya juga menginformasikan ada pembangunan 16 jalan tol, BIJB Kertajati dan Pelabuhan Patimban yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, disampaikan program-program pusat bagaimana mempertahankan ketahanan pangan, dibangun enam waduk agar Jawa Barat mendapatkan air bersih dan bagaimana meningkatkan cakupan layanan air bersih pada investasi SPAM (Sistem penyediaan Air Minum).
"Dan hal tersebut yang kita sampaikan pada ADB, Alhamdulillah mendapatkan respon. Untuk tindak lanjut berikutnya, kita sudah menunjuk lisence officernya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Kerjasama dan governer advisor," tutur Iwa.
Setelah berdiskusi pada rapat tadi, Iwa mengatakan ADB tertarik pada BIJB, SPAM dan LRT Bandung Raya. Sehingga rencana selanjutnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bertandang ke Brand Office nya di Jakarta untuk mengukuhkan keseriusan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Gubernur Jawa Barat pada 21 September 2018 lalu.
Pada pertemuan ini Sekda Iwa menyampaikan tentang bagaimana Pemprov mengelola tata kelola di Jawa Barat dengan anggaran yang terbatas, namun pertumbuhan ekonomi Jabar sekarang triwulan pertama sudah di atas enam persen.
Lalu yang kedua mengenai tata kelola APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Berkaitan dengan hal tersebut Iwa mengarahkan pada empat hal diantaranya bagaimana meningkatkan anggaran pendidikan dengan tata kelolanya, bagaimana meningkatkan anggaran kesehatan dengan tata kelolanya, infrastruktur dan daya beli masyarakat.
"Dengan kombinasi kebijakan dan infrastruktur yang ada maka Jawa Barat mempertahankan pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen," katanya.
Menurutnya berdasarkan data dari BPS, jika APBD dan APBN digelontorkan ke Jawa Barat dalam bentuk goverment expenditure maka akan berkontribusi pada peningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Hal ini akan mengurangi angka kemiskinan, pengangguran dan menurunkan kesenjangan sosial dengan jumlah 9 persen, jadi 90 persen mutlak harus dari faktor swasta, baik itu sektor dalam negeri maupun luar negeri termasuk konsumsi masyarakat.
"Atas dasar itulah ADB bisa masuk untuk bagaimana kita mendorong (pembangunan) pada infrastruktur, dan beberapa proyek infrastruktur juga kita informasikan, serta dijelaskan juga oleh Dirut BIJB dan Direksi BJB terkait finansialnya," kata Iwa.
Iwa menjelaskan, pihaknya juga menginformasikan ada pembangunan 16 jalan tol, BIJB Kertajati dan Pelabuhan Patimban yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, disampaikan program-program pusat bagaimana mempertahankan ketahanan pangan, dibangun enam waduk agar Jawa Barat mendapatkan air bersih dan bagaimana meningkatkan cakupan layanan air bersih pada investasi SPAM (Sistem penyediaan Air Minum).
"Dan hal tersebut yang kita sampaikan pada ADB, Alhamdulillah mendapatkan respon. Untuk tindak lanjut berikutnya, kita sudah menunjuk lisence officernya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Kerjasama dan governer advisor," tutur Iwa.
Setelah berdiskusi pada rapat tadi, Iwa mengatakan ADB tertarik pada BIJB, SPAM dan LRT Bandung Raya. Sehingga rencana selanjutnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bertandang ke Brand Office nya di Jakarta untuk mengukuhkan keseriusan.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018