Bandung (Antaranews Jabar) - Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, melibatkan para ulama dan seluruh elemen masyarakat dalam menangani berbagai persoalan penyakit sosial yang terus menjadi perhatian serius pemerintah daerah di Indonesia.
"Alhamdulilah masalah sosial dapat kami atasi," kata Staf Ahli Bupati Tasikmalaya Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Iing Faridz Khizin melalui siaran pers yang diterima di Bandung, Sabtu.
Ia menuturkan, berdasarkan pengalaman, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan penanganan masalah penyakit sosial dengan mengedepankan kerja sama seluruh elemen masyarakat, terutama mengikutsertakan ulama.
Kabupaten Tasikmalaya, kata dia, memiliki banyak pondok pesantren yang dapat membantu pemerintah daerah dalam memaksimalkan penanganan persoalan penyakit sosial sehingga terwujud masyarakat yang madani.
"Terdapat 840 Pesantren yang tersebar di 39 kecamatan, Kabupaten Tasikmalaya, kami maksimalkan keberadaan pesantren sebagai benteng pertahanan moral masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan program pendidikan yang berbasiskan Pendidikan Agama Islam seperti program Magrib Mengaji dan program Ajengan Masuk Sekolah (AMS) untuk membina generasi muda.
Program Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tersebut mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dengan melakukan kunjungan ke Tasikmalaya dipimpim langsung oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin, Rabu (4/4).
Kedatangan rombongan dari Aceh tersebut disambut oleh Asisten Administrasi Umum Kabupaten Tasikmalaya Atik Sobari, Staf ahli Bupati Tasikmalaya Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Iing Faridz Khozin, hadir juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tasikmalaya Edeng Zainal Abidin dan Ketua Majelis Ulama (MUI) Kabupaten Tasikmalaya KH Uta Wijaya.
Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka bertukar pengalaman terkait upaya-upaya pencegahan pendangkalan akidah dan penanganan penyakit masyarakat.
Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin mengatakan, di daerahnya telah diterapkan Syariat Islam, hasilnya telah menunjukan banyak kemajuan sehingga mampu mewujudkan daerah yang aman.
"Alhamdulilah kami telah berhasil mencapai kondisi keamanan yang semakin kondusif, kami melaksanakan Syariat Islam yang `Rahmatan Lil Alamin`, kondisi wilayah kami telah benar-benar aman, jika ada anggapan Aceh itu masih tidak aman, kami pastikan itu tidak benar," katanya.
Namun aspek lain, kata Zainal, ada persoalan yang menjadi tantangan dalam lingkungan sosial antara lain munculnya fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender, bahkan komunitas Punk, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan maraknya penggunaan narkoba di kalangan anak muda.
"Saat ini kami membutuhkan masukan dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk mengatasi masalah penyakit sosial di tengah masyarakat kami," katanya.
Rombongan tersebut diagendakan meninjau Pondok Pesantren Suryalaya di Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya untuk melihat secara langsung tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Alhamdulilah masalah sosial dapat kami atasi," kata Staf Ahli Bupati Tasikmalaya Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Iing Faridz Khizin melalui siaran pers yang diterima di Bandung, Sabtu.
Ia menuturkan, berdasarkan pengalaman, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan penanganan masalah penyakit sosial dengan mengedepankan kerja sama seluruh elemen masyarakat, terutama mengikutsertakan ulama.
Kabupaten Tasikmalaya, kata dia, memiliki banyak pondok pesantren yang dapat membantu pemerintah daerah dalam memaksimalkan penanganan persoalan penyakit sosial sehingga terwujud masyarakat yang madani.
"Terdapat 840 Pesantren yang tersebar di 39 kecamatan, Kabupaten Tasikmalaya, kami maksimalkan keberadaan pesantren sebagai benteng pertahanan moral masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan program pendidikan yang berbasiskan Pendidikan Agama Islam seperti program Magrib Mengaji dan program Ajengan Masuk Sekolah (AMS) untuk membina generasi muda.
Program Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tersebut mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dengan melakukan kunjungan ke Tasikmalaya dipimpim langsung oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin, Rabu (4/4).
Kedatangan rombongan dari Aceh tersebut disambut oleh Asisten Administrasi Umum Kabupaten Tasikmalaya Atik Sobari, Staf ahli Bupati Tasikmalaya Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Iing Faridz Khozin, hadir juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tasikmalaya Edeng Zainal Abidin dan Ketua Majelis Ulama (MUI) Kabupaten Tasikmalaya KH Uta Wijaya.
Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka bertukar pengalaman terkait upaya-upaya pencegahan pendangkalan akidah dan penanganan penyakit masyarakat.
Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin mengatakan, di daerahnya telah diterapkan Syariat Islam, hasilnya telah menunjukan banyak kemajuan sehingga mampu mewujudkan daerah yang aman.
"Alhamdulilah kami telah berhasil mencapai kondisi keamanan yang semakin kondusif, kami melaksanakan Syariat Islam yang `Rahmatan Lil Alamin`, kondisi wilayah kami telah benar-benar aman, jika ada anggapan Aceh itu masih tidak aman, kami pastikan itu tidak benar," katanya.
Namun aspek lain, kata Zainal, ada persoalan yang menjadi tantangan dalam lingkungan sosial antara lain munculnya fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender, bahkan komunitas Punk, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan maraknya penggunaan narkoba di kalangan anak muda.
"Saat ini kami membutuhkan masukan dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk mengatasi masalah penyakit sosial di tengah masyarakat kami," katanya.
Rombongan tersebut diagendakan meninjau Pondok Pesantren Suryalaya di Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya untuk melihat secara langsung tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018