Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, Jawa Barat, memperluas publikasi pembangunan berbasis data statistik guna meningkatkan keterbukaan informasi serta memudahkan masyarakat memantau capaian program pemerintah daerah.
Kepala DKIS Kota Cirebon Tubagus Muhammad Maulana Yusuf di Cirebon, Selasa, mengatakan penguatan publikasi pembangunan menjadi salah satu program prioritas yang dijalankan instansinya pada 2026.
Menurut dia, masyarakat tidak hanya akan memperoleh informasi mengenai program dan kegiatan pemerintah, melainkan dapat mengakses data yang menggambarkan perkembangan hasil pembangunan secara lebih terukur.
“Kami berupaya memperluas akses informasi pembangunan agar masyarakat dapat mengetahui program yang sedang berjalan maupun hasil yang telah dicapai pemerintah daerah,” katanya.
Ia menjelaskan penyajian informasi tersebut akan didukung integrasi data statistik, sehingga publik memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan berbagai sektor pembangunan.
Selain memperkuat publikasi, pihaknya meningkatkan kapasitas infrastruktur teknologi informasi untuk menunjang layanan digital yang semakin berkembang.
Maulana mengatakan penguatan server, sistem pendukung, dan pusat data menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan pemerintahan berbasis elektronik.
“Aspek keamanan informasi juga menjadi perhatian melalui penerapan standar keamanan data dan pengujian terhadap setiap aplikasi sebelum digunakan oleh masyarakat,” katanya.
Ia menyampaikan integrasi layanan publik melalui Portal Sedulur, terus dikembangkan agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah secara lebih mudah dalam satu platform digital.
“Transformasi digital bertujuan meningkatkan kualitas layanan, sekaligus memperkuat transparansi informasi publik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Agung Supirno mengatakan mendukung berbagai program strategis yang dijalankan DKIS, terutama yang berkaitan dengan penguatan infrastruktur digital dan keamanan sistem informasi.
Dia menilai keberadaan DKIS sangat penting sebagai pusat penyebarluasan informasi pemerintah daerah, sekaligus pengelola sistem informasi yang digunakan untuk pelayanan publik.
Ia menambahkan penguatan kapasitas server dan sistem keamanan siber, perlu menjadi perhatian agar layanan informasi pemerintah tetap berjalan baik serta mampu mengantisipasi berbagai potensi gangguan digital di masa mendatang.
“Komisi I siap mengawal kebutuhan yang diperlukan DKIS agar penyampaian informasi kepada masyarakat semakin optimal dan pelayanan berbasis digital dapat terus berkembang,” katanya.
Editor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2026