Bandung (Antaranews Jabar) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Asman Abnur mengatakan jiwa kerja yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara (ASN) ialah hospitality.
"Seorang ASN, pertama harus memiliki jiwa melayani dan keramahtamahan dalam pelayanan kepada publik. Kedua, entrepeneur. ASN harus memiliki sikap tidak ingin rugi. Artinya, anggaran yang ada harus bisa didayagunakan dengan baik atau tidak sia-sia," kata Menpan RB Asman Abnur di Kota Bandung, Selasa.
Ditemui usai membuka Rapat Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip) di Gedung Sate, Asman menambahkan, reformasi birokrasi harus bisa diimplementasikan secara baik.
Menurut dia, sebagian aparatur negara memaknai reformasi birokrasi hanya sebatas pelaksanaan program yang diamanatkan Pemerintah Pusat.
Sebagian lain memaknai reformasi birokrasi adalah media untuk mendapatkan tunjangan kinerja dan reformasi birokrasi sesungguhnya adalah mengubah cara berpikir dan budaya.
"Reformasi yang sesunguhnya adalah kita mengubah r(cara berpikir) dan culture (budaya). Yang pada awalnya hanya berorientasi kepada kerja-kerja rutin, tapi kemudian berpikir menjadi bermanfaat dan lebih memuaskan masyarakat," ucap Asman.
Untuk merealisasikan reformasi birokrasi tadi, yaitu dengan mengimplementasikan Sakip. Hal ini, kata Asman, harus menjadi budaya kerja di kementerian dan pemda.
Dia mengatakan birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien harus menjadi model kinerja pemerintahan kita. Hal ini harus ditunjukkan melalui kemampuan mempertanggungjawabkan outcome.
Asman menekankan, bahwa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan serapan APBD bukan lagi target sebuah kinerja pemerintahan dan saat ini, outcome atau hasil dari sebuah program yang menjadi ukuran.
"Jadi bukan WTP dan serapan lagi yang jadi target. Itu kewajiban. Outcome harus menjadi ukuran. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu tidak menjadi ukuran. Ukuran keberhasilan adalah sesuatu yang bermanfaat," kata Asman.
Dalam hal ini, Provinsi Jawa Barat bisa menjadi contoh untuk pembangunan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
"Saya minta Pak Gubernur Jabar jadi member tetap. Jadi kalau kita ada acara ini (rapat Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Implementasi Sakip) di provinsi lain, saya minta Pak Gubernur ikut kita jadi pembicara," ujar dia.
Selain itu, Kementerian PAN-RB juga mendorong pemda-pemda agar membuat Mal Pelayanan Publik (MPP) dan tujuannya untuk mengintegrasikan pelayan publik dalam satu gedung.
"Kita akan satukan dalam Mall Pelayanan Publik. Saya minta provinsi untuk menjadi motor menggerakkan pelayanan ini. Pusat pelayanan perizinan, baik itu untuk pusat atau daerah. Jabar punya peluang besar untuk jadi model nasional," ujar Asman.
Menurut dia dalam waktu dekat Pemerintah Pusat akan mengintegraiskan e-Government secara menyeluruh.
Asman menuturkan pihaknya akan mengatur secara nasional agar belanja IT tidak terlalu tinggi dan lebih efisien dan saat ini, e-Government masih berjalan di masing-masing kementerian/lembaga.
"Kita berharap dengan sistem e-Government secara nasional ini terjadi integrasi antara satu sistem dengan sistem lain," ujar dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Seorang ASN, pertama harus memiliki jiwa melayani dan keramahtamahan dalam pelayanan kepada publik. Kedua, entrepeneur. ASN harus memiliki sikap tidak ingin rugi. Artinya, anggaran yang ada harus bisa didayagunakan dengan baik atau tidak sia-sia," kata Menpan RB Asman Abnur di Kota Bandung, Selasa.
Ditemui usai membuka Rapat Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip) di Gedung Sate, Asman menambahkan, reformasi birokrasi harus bisa diimplementasikan secara baik.
Menurut dia, sebagian aparatur negara memaknai reformasi birokrasi hanya sebatas pelaksanaan program yang diamanatkan Pemerintah Pusat.
Sebagian lain memaknai reformasi birokrasi adalah media untuk mendapatkan tunjangan kinerja dan reformasi birokrasi sesungguhnya adalah mengubah cara berpikir dan budaya.
"Reformasi yang sesunguhnya adalah kita mengubah r(cara berpikir) dan culture (budaya). Yang pada awalnya hanya berorientasi kepada kerja-kerja rutin, tapi kemudian berpikir menjadi bermanfaat dan lebih memuaskan masyarakat," ucap Asman.
Untuk merealisasikan reformasi birokrasi tadi, yaitu dengan mengimplementasikan Sakip. Hal ini, kata Asman, harus menjadi budaya kerja di kementerian dan pemda.
Dia mengatakan birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien harus menjadi model kinerja pemerintahan kita. Hal ini harus ditunjukkan melalui kemampuan mempertanggungjawabkan outcome.
Asman menekankan, bahwa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan serapan APBD bukan lagi target sebuah kinerja pemerintahan dan saat ini, outcome atau hasil dari sebuah program yang menjadi ukuran.
"Jadi bukan WTP dan serapan lagi yang jadi target. Itu kewajiban. Outcome harus menjadi ukuran. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu tidak menjadi ukuran. Ukuran keberhasilan adalah sesuatu yang bermanfaat," kata Asman.
Dalam hal ini, Provinsi Jawa Barat bisa menjadi contoh untuk pembangunan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
"Saya minta Pak Gubernur Jabar jadi member tetap. Jadi kalau kita ada acara ini (rapat Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Implementasi Sakip) di provinsi lain, saya minta Pak Gubernur ikut kita jadi pembicara," ujar dia.
Selain itu, Kementerian PAN-RB juga mendorong pemda-pemda agar membuat Mal Pelayanan Publik (MPP) dan tujuannya untuk mengintegrasikan pelayan publik dalam satu gedung.
"Kita akan satukan dalam Mall Pelayanan Publik. Saya minta provinsi untuk menjadi motor menggerakkan pelayanan ini. Pusat pelayanan perizinan, baik itu untuk pusat atau daerah. Jabar punya peluang besar untuk jadi model nasional," ujar Asman.
Menurut dia dalam waktu dekat Pemerintah Pusat akan mengintegraiskan e-Government secara menyeluruh.
Asman menuturkan pihaknya akan mengatur secara nasional agar belanja IT tidak terlalu tinggi dan lebih efisien dan saat ini, e-Government masih berjalan di masing-masing kementerian/lembaga.
"Kita berharap dengan sistem e-Government secara nasional ini terjadi integrasi antara satu sistem dengan sistem lain," ujar dia.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018