Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, mengajukan perbaikan 324 jembatan ke pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026 yang selanjutnya diverifikasi dengan berbagai pertimbangan, terutama ketersediaan anggaran dan skala prioritas.
"Yang sedang kami ajukan itu ada kurang lebih 324 titik, seluruhnya itu akses pelayanan pendidikan dan kesehatan," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut Agus Ismail di Garut, Selasa.
Ia menuturkan selama ini Pemkab Garut melakukan pengecekan kondisi jembatan di setiap daerah yang menjadi akses utama untuk kegiatan perekonomian, pendidikan, maupun kesehatan.
Hasilnya, kata dia, ada 324 titik yang secara mekanismenya dilaporkan terlebih dahulu ke pemerintah pusat untuk selanjutnya dilakukan verifikasi menentukan dapat bantuan pembangunan jembatan atau tidak pada tahun ini.
"Kalau yang kita ajukan tadi hampir 300 sekian lokasi titik, cuma kan nanti verifikasi semua," katanya.
Ia menyebutkan sementara yang sudah dilakukan verifikasi dan akan dilakukan pembangunan hanya tiga titik, yakni di jembatan menghubungkan Desa Kadongdong-Padahurip, Kecamatan Banjarwangi.
Selanjutnya di Kecamatan Cibalong, kata dia, ada dua jembatan yakni di Desa Simpang dan Desa Maroko yang saat ini akan siap dilakukan pembangunan untuk kemudahan akses masyarakat.
"Kemarin yang sudah direspon itu ada tiga titik di Banjarwangi, Kadongdong-Padahurip, kemudian ada di Cibalong dua yakni di Desa Simpang sama Desa Maroko," katanya.
Ia menyebutkan jembatan yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan perbaikan yakni memiliki panjang antara 80 sampai 100 meter, kemudian lebar berbeda-beda ada yang sekitar 1,8 meteran.
Besaran anggaran untuk jembatan tersebut, kata dia, dialokasikan, seperti yang siap dilakukan pembangunan yakni di Kadongdong sebesar Rp8 miliar. "Itu kurang lebih Rp8 miliar, kalau yang kedua lagi masih ditahap proses pembahasan," katanya.
Editor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2026