Bandung (Antaranews Jabar) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menerima pengaduan dari warga yang menjadi korban penipuan umrah dan haji oleh PT Solusi Balad Lumampah (SBL).
"Ada surat masuk ke kita, ternyata dari warga yang menjadi korban SBL. Isinya, mereka ingin bertemu dengan kami besok, tapi kami ada jadwal reses. Namun melalui teman fraksi akan berupaya memfasilitasinya," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Senin.
Politisi perempuan dari Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat itu menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang menimpa warga yang menjadi korban penipuan umrah dan haji oleh PT SBL.
"Penipuan oleh SBL ini saya rasa bukan yang pertama. Ini kan orang mau ibadah ke Tanah Suci, tentunya kami menyatakan rasa prihatin kepada korban," kata dia.
Terlebih, lanjut Ineu, berdasarkan informasi yang didapatkannya banyak korban penipuan umrah dan haji oleh PT SBL dari kalangan PNS.
Oleh karena itu, kata dia, kepolisian harus menindak tegas PT SBL agar kejadian serupa tidak terulang.
"Tentunya harus ditindak tegas. Saya yakin teman-teman di kepolisian akan mengusut tuntas, termasuk terkait aset yang dimiliki oleh PT SBL," kata dia.
Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk jeli dalam memilih biro perjalanan umrah agar kasus penipuan serupa tidak terulang.
"Kepada masyarakat kami mengimbau agar lebih berhati-hati dalam memberikan kepercayaan kepada lembaga-lembaga perjalanan umrah. Harus jeli terhadap biro perjalanan umrah yang memakai sistem seperti MLM (multi level marketing)" ujar dia.
Selain itu masyarakat juga diimbau untuk menelusuri terlebih dahulu mengenai kredibilitas dari lembaga perjalanan umrah seperti perizinan, tata kelola, serta manajemen sebelum memutuskan menggunakan jasa mereka.
"Jika ditemukan hal ganjil, seperti penawaran biaya yang murah dibanding biro lainnya, masyarakat sudah sepatutnya mencurigai hal tersebut," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Ada surat masuk ke kita, ternyata dari warga yang menjadi korban SBL. Isinya, mereka ingin bertemu dengan kami besok, tapi kami ada jadwal reses. Namun melalui teman fraksi akan berupaya memfasilitasinya," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Senin.
Politisi perempuan dari Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat itu menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang menimpa warga yang menjadi korban penipuan umrah dan haji oleh PT SBL.
"Penipuan oleh SBL ini saya rasa bukan yang pertama. Ini kan orang mau ibadah ke Tanah Suci, tentunya kami menyatakan rasa prihatin kepada korban," kata dia.
Terlebih, lanjut Ineu, berdasarkan informasi yang didapatkannya banyak korban penipuan umrah dan haji oleh PT SBL dari kalangan PNS.
Oleh karena itu, kata dia, kepolisian harus menindak tegas PT SBL agar kejadian serupa tidak terulang.
"Tentunya harus ditindak tegas. Saya yakin teman-teman di kepolisian akan mengusut tuntas, termasuk terkait aset yang dimiliki oleh PT SBL," kata dia.
Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk jeli dalam memilih biro perjalanan umrah agar kasus penipuan serupa tidak terulang.
"Kepada masyarakat kami mengimbau agar lebih berhati-hati dalam memberikan kepercayaan kepada lembaga-lembaga perjalanan umrah. Harus jeli terhadap biro perjalanan umrah yang memakai sistem seperti MLM (multi level marketing)" ujar dia.
Selain itu masyarakat juga diimbau untuk menelusuri terlebih dahulu mengenai kredibilitas dari lembaga perjalanan umrah seperti perizinan, tata kelola, serta manajemen sebelum memutuskan menggunakan jasa mereka.
"Jika ditemukan hal ganjil, seperti penawaran biaya yang murah dibanding biro lainnya, masyarakat sudah sepatutnya mencurigai hal tersebut," kata dia.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018