Bandung (Antaranews Jabar)- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya (Astakira) Pembaharuan Cianjur, Jawa Barat, menilai dinas tenaga kerja belum efektif mencegah TKW non prosedural berangkat Timur Tengah.
"Ini terbukti dengan kasus penggerebekan sebuah rumah dimana ditemukan dua TKW asal Cianjur yang dipulangkan Kemenaker akhir pekan kemarin," kata Ketua Astakira pembaruan Cianjur, Hendri Prayoga di Cianjur, Selasa.
Dia menjelaskan, dengan temuan tersebut mengindikasikan masih maraknya perekrut TKW ke Timur Tengah yang berkeliaran di Cianjur."Mereka yang diselamatkan Kemenaker dan Mabes Polri mencerminkan pelaku perekrut TKW nonprosedural masih marak di Cianjur," katanya.
Bahkan pihaknya sudah mengantongi data sesuai dengan 25 pengaduan berdasarkan surat kuasa di akhir tahun 2017 dan 15 kasus awal tahun. Puluhan TKW asal Cianjur itu, akan diberangkatkan secara ilegal ke Arab saudi dan Abudhabi.
Dia menilai selama ini, Disnakertrans Cianjur, belum evektif melakukan pencegahan pemberangkatan meskipun berdalih telah menyurati pihak kecamatan dan desa untuuk melakukan sosialisasi dan melakukan pendataan sponsor.
"Kalau sudah terdata akan mudah untuk melacak kalau ada permasalahan siapa sponsornya dan jasa PPTKIS. Sehingga ke negara mana TKW asal Cianjur, dipekerjakan dapat diketahui keberadaanya," kata Hendri.
Lebih efektif lagi, tambah dia, Disnakertrans Cianjur, bekerjasama dengan kepolisian agar setiap permasalahan TKW dapat terungkap, sehingga pelaku perekrut TKW nonprosudural ada efek jera.
Bahkan pihaknya akan mengadakan sosialisasi dengan calon tenga kerja indonesia (CTKI) yang hendak berangkat agar tidak terjerumus menjadi TKI ilegal."Saya akan melakukan koordinasi dengan RT/RW, kepala desanya untuk memahami pemberangkatan TKW ke Timur Tengah," katanya.
Sekertaris Disnakertrans Cianjur, Heri Suparjo mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya pencegahan TKW ilegal dengan cara menyurati pihak desa dan kecamatan untuk melakukan sosialisasi terkait bekerja ke luar negeri.
"Kami sudah berkali-kali melakukan sosialisasi tentang TKW, namun kembali ke orangnya. Pemerintah sudah memberikan pemahaman terhadap warga yang hendak berangkat menjadi TKI legal. Termasuk larangan pemberangkatan ke Timur Tengah, sudah dilakukan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Ini terbukti dengan kasus penggerebekan sebuah rumah dimana ditemukan dua TKW asal Cianjur yang dipulangkan Kemenaker akhir pekan kemarin," kata Ketua Astakira pembaruan Cianjur, Hendri Prayoga di Cianjur, Selasa.
Dia menjelaskan, dengan temuan tersebut mengindikasikan masih maraknya perekrut TKW ke Timur Tengah yang berkeliaran di Cianjur."Mereka yang diselamatkan Kemenaker dan Mabes Polri mencerminkan pelaku perekrut TKW nonprosedural masih marak di Cianjur," katanya.
Bahkan pihaknya sudah mengantongi data sesuai dengan 25 pengaduan berdasarkan surat kuasa di akhir tahun 2017 dan 15 kasus awal tahun. Puluhan TKW asal Cianjur itu, akan diberangkatkan secara ilegal ke Arab saudi dan Abudhabi.
Dia menilai selama ini, Disnakertrans Cianjur, belum evektif melakukan pencegahan pemberangkatan meskipun berdalih telah menyurati pihak kecamatan dan desa untuuk melakukan sosialisasi dan melakukan pendataan sponsor.
"Kalau sudah terdata akan mudah untuk melacak kalau ada permasalahan siapa sponsornya dan jasa PPTKIS. Sehingga ke negara mana TKW asal Cianjur, dipekerjakan dapat diketahui keberadaanya," kata Hendri.
Lebih efektif lagi, tambah dia, Disnakertrans Cianjur, bekerjasama dengan kepolisian agar setiap permasalahan TKW dapat terungkap, sehingga pelaku perekrut TKW nonprosudural ada efek jera.
Bahkan pihaknya akan mengadakan sosialisasi dengan calon tenga kerja indonesia (CTKI) yang hendak berangkat agar tidak terjerumus menjadi TKI ilegal."Saya akan melakukan koordinasi dengan RT/RW, kepala desanya untuk memahami pemberangkatan TKW ke Timur Tengah," katanya.
Sekertaris Disnakertrans Cianjur, Heri Suparjo mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya pencegahan TKW ilegal dengan cara menyurati pihak desa dan kecamatan untuk melakukan sosialisasi terkait bekerja ke luar negeri.
"Kami sudah berkali-kali melakukan sosialisasi tentang TKW, namun kembali ke orangnya. Pemerintah sudah memberikan pemahaman terhadap warga yang hendak berangkat menjadi TKI legal. Termasuk larangan pemberangkatan ke Timur Tengah, sudah dilakukan," katanya.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018