Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak pemerintah provinsi segera mengambil langkah tepat dengan kebijakan strategis terkait Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, guna mengantisipasi nilai aset bandara kebanggaan warga Jabar tersebut terus merosot.
Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana dalam keterangan di Bandung, Jumat, mengungkapkan langkah radikal diperlukan untuk menghentikan "pendarahan" fiskal pada operasional BIJB Kertajati yang hingga kini dinilai gagal beroperasi secara optimal.
Jajang mengungkapkan Bandara Kertajati masih jadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena terus membutuhkan dana talangan untuk biaya operasional setiap tahunnya.
"BIJB merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang hingga saat ini belum dapat beroperasi secara optimal. Setiap tahun masih membutuhkan dukungan dana operasional dari APBD. Jika tidak segera diambil langkah kebijakan yang tepat, maka nilai aset BIJB berpotensi terus mengalami penurunan," ujar Jajang.
Sebagai jalan keluar, legislatif mengusulkan sejumlah opsi yang bisa disampaikan Pemprov Jabar kepada Pemerintah Pusat. Salah satunya adalah skema tukar guling aset (ruislag) antara BIJB Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara Bandung.
Opsi lainnya yang kini tengah dikaji secara serius adalah pengalihan fungsi BIJB menjadi markas militer atau menyerahkan sepenuhnya pengelolaan bisnis kepada Pemerintah Pusat melalui PT Angkasa Pura.
"Harapannya ada langkah konkret dari Pemerintah Pusat. Harus ada duduk bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar BIJB dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk kepentingan komersial maupun pelayanan publik," tutur Jajang.
Persoalan BIJB Kertajati kian pelik mengingat masyarakat Bandung Raya masih membutuhkan akses penerbangan komersial yang dekat, sementara operasional di Bandara Husein Sastranegara kini sangat terbatas.
Jajang menilai koordinasi lintas sektoral sangat krusial karena kewenangan penuh atas pengaturan jalur penerbangan berada di tangan Pemerintah Pusat.
Selain fokus pada penyelamatan BIJB, Komisi III DPRD Jabar berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh BUMD di Jawa Barat.
Evaluasi ini, tambahnya, dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan memastikan setiap rupiah investasi daerah memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan, bukan justru menjadi beban keuangan daerah yang berkepanjangan.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2026