Pemerintah Kota Bandung memastikan tidak menerapkan kebijakan sistem bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) meski adanya pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar kurang lebih Rp600 miliar.
“Alhamdulillah kita masih punya keleluasaan sedikit sehingga tidak perlu WFH. Belanja perjalanan dinas luar negeri juga dihentikan,” kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Bandung, Selasa.
Farhan menjelaskan pihaknya tengah melakukan penyusunan anggaran tahun 2026 dengan melakukan berbagai efisiensi secara menyeluruh, terutama pada belanja operasional pemerintah.
“Akhirnya kita akan lakukan kemungkinan pembiayaan. Tapi efisiensi yang terbesar tentunya adalah untuk belanja sehari-hari para pimpinan itu jauh berkurang. Mamin (makan minum), BBM, perjalanan dinas itu dikurangi,” kata dia.
Ia menyebut efisiensi juga diberlakukan hingga ke tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk fasilitas rapat dan konsumsi pegawai.
“OPD terdampak juga. Bahkan RSUD yang biasanya menyediakan mamin untuk para karyawan itu dihilangkan,” katanya.
Di sisi lain, Pemkot Bandung juga mulai mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak.
Ia menyebut optimalisasi akan diarahkan pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT/PB1) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Kita melihat beberapa peluang, di antaranya optimasi PB1. Kami juga melihat peluang peningkatan PBB, tetapi untuk meningkatkan pajak ini kita harus terlebih dahulu membuktikan manfaat dan benefit kepada para pembayar pajak,” ucapnya.
Selain efisiensi, Pemkot juga tengah mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, terutama untuk program yang berkaitan dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Kita sedang mencari cara memperjuangkan program dari pemerintah pusat, khususnya yang menunjang enam SPM, sesuai arahan Mendagri dan Menteri Keuangan,” kata dia.
Editor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2025