Antarajabar.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyiapkan 25 ribuan petugas khusus untuk memverifikasi faktual data dukungan terhadap calon perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar dengan cara menemui warga ke seluruh kota/kabupaten.
"Ditotalkan, sekitar 25 ribu orang akan bekerja untuk verifikasi data dukungan tersebut," kata Komisioner KPU Jabar, Endun Abdul Haq kepada wartawan di Bandung, Senin.
Ia menuturkan, sesuai peraturan KPU bagi warga Jabar atau warga negara Indonesia memiliki kesempatan untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jabar dari jalur perseorangan.
Syaratnya, lanjut dia, harus mendapatkan 2.132.589 dukungan yang dibuktikan dengan lembaran foto copy KTP elektronik atau surat keterangan kependudukan dari dinas terkait.
Endun menyampaikan, seluruh data dukungan berupa identitas diri warga itu akan diverifikasi dengan mendatangi langsung seluruh warga yang memberikan dukungan tersebut.
"Verifikasi faktual akan dilakukan `door to door`, kita datangi setiap pemilik identitas yang tercantum dalam surat dukungan tersebut," katanya.
Ia menyebutkan, tim verifikasi itu melibatkan tiga orang petugas PPS (Panitia Pemungutan Suara) di tiap desa beserta anggota tersebar di 27 kabupaten/kota, 627 kecamatan, dan 5.957 desa di Jabar.
Selain petugas, kata dia, rencananya akan melibatkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk memverifikasi dukungan kandidat jalur perseorangan tersebut.
"Petugas verifikasi akan mendapat insentif Rp1.500 per satu dukungan," katanya.
Ia menambahkan, hasil verifikasi dukungan yang sah akan dikumpulkan, kemudian jika ada kekurangan dukungan maka calon perseorangan tersebut harus mengumpulkan dua kali lipat dari jumlah kekurangan.
Selanjutnya calon perseorangan yang memenuhi syarat, kata Endun, akan mengikuti tahapan berikutnya, seperti pemeriksaan kesehatan hingga akhirnya penetapan peserta Pilkada Jabar.
"Selama ini terdapat dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang sudah berkonsultasi dengan KPU menjajaki jalur independen ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Ditotalkan, sekitar 25 ribu orang akan bekerja untuk verifikasi data dukungan tersebut," kata Komisioner KPU Jabar, Endun Abdul Haq kepada wartawan di Bandung, Senin.
Ia menuturkan, sesuai peraturan KPU bagi warga Jabar atau warga negara Indonesia memiliki kesempatan untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jabar dari jalur perseorangan.
Syaratnya, lanjut dia, harus mendapatkan 2.132.589 dukungan yang dibuktikan dengan lembaran foto copy KTP elektronik atau surat keterangan kependudukan dari dinas terkait.
Endun menyampaikan, seluruh data dukungan berupa identitas diri warga itu akan diverifikasi dengan mendatangi langsung seluruh warga yang memberikan dukungan tersebut.
"Verifikasi faktual akan dilakukan `door to door`, kita datangi setiap pemilik identitas yang tercantum dalam surat dukungan tersebut," katanya.
Ia menyebutkan, tim verifikasi itu melibatkan tiga orang petugas PPS (Panitia Pemungutan Suara) di tiap desa beserta anggota tersebar di 27 kabupaten/kota, 627 kecamatan, dan 5.957 desa di Jabar.
Selain petugas, kata dia, rencananya akan melibatkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk memverifikasi dukungan kandidat jalur perseorangan tersebut.
"Petugas verifikasi akan mendapat insentif Rp1.500 per satu dukungan," katanya.
Ia menambahkan, hasil verifikasi dukungan yang sah akan dikumpulkan, kemudian jika ada kekurangan dukungan maka calon perseorangan tersebut harus mengumpulkan dua kali lipat dari jumlah kekurangan.
Selanjutnya calon perseorangan yang memenuhi syarat, kata Endun, akan mengikuti tahapan berikutnya, seperti pemeriksaan kesehatan hingga akhirnya penetapan peserta Pilkada Jabar.
"Selama ini terdapat dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang sudah berkonsultasi dengan KPU menjajaki jalur independen ini," katanya.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017