Antarajabar.com - Nelayan Kota Cirebon, Jawa Barat menolak bantuan dari pemerintah berupa alat tangkap ramah lingkungan, mereka menilai bantuan itu tidak bisa digunakan untuk berusaha.
"Para nelayan memang menolak bantuan alat tangkap dari Pemerintah, ini dikarenakan bantuan yang diterima tidak bisa untuk bekerja," kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cirebon, Kasrudin di Cirebon, Rabu.
Dia menjelaskan alasan para nelayan menolak, dikarenakan bantuan alat tangkap yang diterimanya hanya berjumlah sembilan pis untuk setiap kapalnya.
Jumlah tersebut kata Kasrudin, tidak akan bisa digunakan untuk berusaha dalam hal ini menangkap ikan, karena satu kapal minimalnya itu membutuhkan alat tangkap sebanyak 25 sampai 30 pis.
"Kalau kita paksakan menerima nanti tidak bisa digunakan jadi sia-sia bantuan dari pemerintah, makanya kita sepakat untuk menolak bantuan tersebut," tuturnya.
Dia melanjutkan penolakan bantuan alat tangkap hampir dari semua nelayan, hanya ada dua nelayan yang menerima dan itupun kata Kasrudin, lewat jalur yang tidak sesuai.
"Hanya ada dua nelayan yang menerima, sisanya semua menolak bantuan yang tidak ada manfaatnya," ungkapnya.
Kasrudin menambahkan para nelayan memang sudah menerima adanya pelarangan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, namun ketika gantinya tidak sesuai dengan kebutuhan, maka dipastika nantinya alat tersebut bisa dijual.
"Kami khawatir setelah menerima alat tangkap ramah lingkungan malah kita jual, karena tidak digunakan," ujarnya.
"Ibaratnya pemerintah melarang kita tidak boleh menggunakan becak di jalan, namun gantinya kita dibelikan sepeda, ya jelas tidak bisa digunakan berusaha," ucapnya, menegaskan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Para nelayan memang menolak bantuan alat tangkap dari Pemerintah, ini dikarenakan bantuan yang diterima tidak bisa untuk bekerja," kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cirebon, Kasrudin di Cirebon, Rabu.
Dia menjelaskan alasan para nelayan menolak, dikarenakan bantuan alat tangkap yang diterimanya hanya berjumlah sembilan pis untuk setiap kapalnya.
Jumlah tersebut kata Kasrudin, tidak akan bisa digunakan untuk berusaha dalam hal ini menangkap ikan, karena satu kapal minimalnya itu membutuhkan alat tangkap sebanyak 25 sampai 30 pis.
"Kalau kita paksakan menerima nanti tidak bisa digunakan jadi sia-sia bantuan dari pemerintah, makanya kita sepakat untuk menolak bantuan tersebut," tuturnya.
Dia melanjutkan penolakan bantuan alat tangkap hampir dari semua nelayan, hanya ada dua nelayan yang menerima dan itupun kata Kasrudin, lewat jalur yang tidak sesuai.
"Hanya ada dua nelayan yang menerima, sisanya semua menolak bantuan yang tidak ada manfaatnya," ungkapnya.
Kasrudin menambahkan para nelayan memang sudah menerima adanya pelarangan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, namun ketika gantinya tidak sesuai dengan kebutuhan, maka dipastika nantinya alat tersebut bisa dijual.
"Kami khawatir setelah menerima alat tangkap ramah lingkungan malah kita jual, karena tidak digunakan," ujarnya.
"Ibaratnya pemerintah melarang kita tidak boleh menggunakan becak di jalan, namun gantinya kita dibelikan sepeda, ya jelas tidak bisa digunakan berusaha," ucapnya, menegaskan.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017