Antarajabar.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan sosialisasi penyediaan sarana dan prasarana publik responsif gender dan ramah anak, di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis.
"Sosialisasi ini digelar demi tercapainya sinkronisasi berbagai regulasi yang telah diterbitkan terkait penyediaan fasilitas publik yang responsif gender dan ramah anak," kata Menteri PPPA, Yohana Yembise disela-sela sosialiasi tersebut.
Selain itu, kata Yohana, Kemeterian PPPA juga menyusun Panduan Teknis Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik yang Responsif Gender dan Ramah Anak, khususnya untuk penyediaan ruang laktasi dan Tempat Penitipan Anak (TPA) pada fasilitas Publik, khususnya di perkotaan.
"Bentuk pelaksanaan gender dalam pembangunan adalah tersedianya sarana dan prasarana publik yang responsif gender dan ramah anak, yaitu tersedianya ruang laktasi dan Tempat Penitipan Anak (TPA) di fasilitas publik, seperti gedung perkantoran, kantor pelayanan, pasar, terminal, dan lain sebagainya," kata dia.
Menurut dia, fasilitas yang responsif gender pun memiliki beberapa kriteria dasar antara lain aksesibilitas yang baik, desain yang mengakomodasi perbedaan kebutuhan antara laki-laki, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta ketersediaan fasilitas yang sesuai standar dan terpelihara dengan baik utuk digunakan.
Ia menuturkan terkait dengan hal ini, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menetapkan bahwa asas penyelenggaraan pelayanan publik harus mempertimbangkan kesamaan hak, perlakuan yang sama/ tidak diskriminatif serta fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
"Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Responsif Gender dan Ramah Anak dalam pembangunan nasional juga telah tertuang dalam Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG)," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, strategi pengarusutamaan gender bertujuan untuk memastikan bahwa proses dan hasil pembangunan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat, baik perempuan, laki-laki, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
"Saya berharap kegiatan sosialisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Responsif Gender dan Ramah Anak, dapat membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya infrastruktur fasilitas publik yang responsif gender dan ramah anak, serta mendapat masukan bagi panduan teknis yang sedang disusun dan mengetahui berbagai permasalahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja perempuan melalui penyediaan ruang laktasi dan TPA yang responsif gender dan ramah anak," ujar Yohana.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Sosialisasi ini digelar demi tercapainya sinkronisasi berbagai regulasi yang telah diterbitkan terkait penyediaan fasilitas publik yang responsif gender dan ramah anak," kata Menteri PPPA, Yohana Yembise disela-sela sosialiasi tersebut.
Selain itu, kata Yohana, Kemeterian PPPA juga menyusun Panduan Teknis Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik yang Responsif Gender dan Ramah Anak, khususnya untuk penyediaan ruang laktasi dan Tempat Penitipan Anak (TPA) pada fasilitas Publik, khususnya di perkotaan.
"Bentuk pelaksanaan gender dalam pembangunan adalah tersedianya sarana dan prasarana publik yang responsif gender dan ramah anak, yaitu tersedianya ruang laktasi dan Tempat Penitipan Anak (TPA) di fasilitas publik, seperti gedung perkantoran, kantor pelayanan, pasar, terminal, dan lain sebagainya," kata dia.
Menurut dia, fasilitas yang responsif gender pun memiliki beberapa kriteria dasar antara lain aksesibilitas yang baik, desain yang mengakomodasi perbedaan kebutuhan antara laki-laki, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta ketersediaan fasilitas yang sesuai standar dan terpelihara dengan baik utuk digunakan.
Ia menuturkan terkait dengan hal ini, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menetapkan bahwa asas penyelenggaraan pelayanan publik harus mempertimbangkan kesamaan hak, perlakuan yang sama/ tidak diskriminatif serta fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
"Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Responsif Gender dan Ramah Anak dalam pembangunan nasional juga telah tertuang dalam Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG)," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, strategi pengarusutamaan gender bertujuan untuk memastikan bahwa proses dan hasil pembangunan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat, baik perempuan, laki-laki, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
"Saya berharap kegiatan sosialisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Responsif Gender dan Ramah Anak, dapat membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya infrastruktur fasilitas publik yang responsif gender dan ramah anak, serta mendapat masukan bagi panduan teknis yang sedang disusun dan mengetahui berbagai permasalahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja perempuan melalui penyediaan ruang laktasi dan TPA yang responsif gender dan ramah anak," ujar Yohana.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017