Antarajabar.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan pemprov segera memiliki sistem yang akan mengintegrasikan pendapatan dan belanja dalam satu aplikasi dan bisa diakses sewaktu-waktu (real time).
"Integrasi sistem pendapatan dan belanja ini merupakan inovasi pemprov di era sistem informasi. Selama ini di bidang pendapatan pelaporan hanya terkait pemasukan dari pajak kendaraan bermotor maupun BBNKB. Jadi, nanti seluruh pendapatan akan diintegrasikan dalam satu aplikasi, ini langkah pertama," kata Iwa Karniwa, di Bandung, Rabu.
Ia menuturkan Pemprov Jawa Barat juga akan melakukan integrasi antara anggaran dan realisasi belanja sehingga bisa mengetahui berapa jumlah belanja, sisa anggaran setiap saat.
"Sementara ini informasi baru diketahui setiap akhir sore atau akhir Jumat. Nanti integrasi bisa diketahui setiap saat seperti perusahaan swasta atau perbankan," kata dia.
Menurut dia, usai kedua sektor ini terintegrasi maka pada 2018 keduanya akan digabung dalam satu sistem aplikasi sehingga saldo, penerimaan, berapa realisasi belanja itu setiap saat bisa diketahui oleh pimpinan.
"Sehingga bisa untuk pemantauan realisasi dan manajemen kas. Kalau terwujud maka ini jadi tata kelola keuangan modern tingkat provinsi pertama di Indonesia," kata dia.
Dirinya memastikan inovasi sistem ini diharapkan manajemen keuangan Pemprov Jabar meniru perbankan meski diakui hal tersebut cukup komplek.
Akan tetapu mengingat keuntungannya cukup signifikan juga mendorong transparansi maka aplikasi ini akan diwujudkan dan didukung oleh anggaran.
"Nanti itu bisa dimonitor dari handphone. Kinerja keuangan Dinas akan terpantau setiap saat, setiap detik," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan telah menggagas sistem ini sejak menjabat Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat lalu dikembangkan oleh Asisten Administrasi Setda Jabar M Solihin.
"Pemprov sendiri berharap sistem ini bisa kuat dan aman. Karena ini menyangkut 14 juta transaksi Pemprov Jabar. Aplikasi akan kerjasama dengan Bjb sebagai bank kas," katanya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Setda Jabar M Solihin menambahkan dengan aplikasi ini nantinya pengambil keputusan, dalam hal ini gubernur bisa mengecek secara langsung (real time) perkembangan pendapatan maupun belanja tiap perangkat daerah melalui aplikasi.
"Jadi tidak perlu lagi Pak Gubernur bertanya ke Badan Pendapatan Daerah maupun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) karena ini bisa dibuka saat di jalan," kata dia.
Solihin juga memastikan sistem Integrasi pendapatan dan belanja itu akan dikerjasamakan dengan bank persepsi, Bank Bjb yang merupakan bank kas daerah. Sistem ini akan diujicobakan pada September 2017 ini.
"Sistem tersebut merupakan pengembangan yang terus diperbaharui," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Integrasi sistem pendapatan dan belanja ini merupakan inovasi pemprov di era sistem informasi. Selama ini di bidang pendapatan pelaporan hanya terkait pemasukan dari pajak kendaraan bermotor maupun BBNKB. Jadi, nanti seluruh pendapatan akan diintegrasikan dalam satu aplikasi, ini langkah pertama," kata Iwa Karniwa, di Bandung, Rabu.
Ia menuturkan Pemprov Jawa Barat juga akan melakukan integrasi antara anggaran dan realisasi belanja sehingga bisa mengetahui berapa jumlah belanja, sisa anggaran setiap saat.
"Sementara ini informasi baru diketahui setiap akhir sore atau akhir Jumat. Nanti integrasi bisa diketahui setiap saat seperti perusahaan swasta atau perbankan," kata dia.
Menurut dia, usai kedua sektor ini terintegrasi maka pada 2018 keduanya akan digabung dalam satu sistem aplikasi sehingga saldo, penerimaan, berapa realisasi belanja itu setiap saat bisa diketahui oleh pimpinan.
"Sehingga bisa untuk pemantauan realisasi dan manajemen kas. Kalau terwujud maka ini jadi tata kelola keuangan modern tingkat provinsi pertama di Indonesia," kata dia.
Dirinya memastikan inovasi sistem ini diharapkan manajemen keuangan Pemprov Jabar meniru perbankan meski diakui hal tersebut cukup komplek.
Akan tetapu mengingat keuntungannya cukup signifikan juga mendorong transparansi maka aplikasi ini akan diwujudkan dan didukung oleh anggaran.
"Nanti itu bisa dimonitor dari handphone. Kinerja keuangan Dinas akan terpantau setiap saat, setiap detik," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan telah menggagas sistem ini sejak menjabat Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat lalu dikembangkan oleh Asisten Administrasi Setda Jabar M Solihin.
"Pemprov sendiri berharap sistem ini bisa kuat dan aman. Karena ini menyangkut 14 juta transaksi Pemprov Jabar. Aplikasi akan kerjasama dengan Bjb sebagai bank kas," katanya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Setda Jabar M Solihin menambahkan dengan aplikasi ini nantinya pengambil keputusan, dalam hal ini gubernur bisa mengecek secara langsung (real time) perkembangan pendapatan maupun belanja tiap perangkat daerah melalui aplikasi.
"Jadi tidak perlu lagi Pak Gubernur bertanya ke Badan Pendapatan Daerah maupun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) karena ini bisa dibuka saat di jalan," kata dia.
Solihin juga memastikan sistem Integrasi pendapatan dan belanja itu akan dikerjasamakan dengan bank persepsi, Bank Bjb yang merupakan bank kas daerah. Sistem ini akan diujicobakan pada September 2017 ini.
"Sistem tersebut merupakan pengembangan yang terus diperbaharui," kata dia.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017