Antarajabar.com - Pemeritah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Badan Pertanahan Nasional agar dapat mengendalikan harga tanah di lokasi Waduk Ciawi atau Sukamahi.
"Proses pembangunan Waduk Ciawi bisa melambat jika persoalan harga tanah belum tuntas. Pengendalian harga tanah ini untuk menjamin keberlangsungan proyek pemerintah," kata Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, di Bandung, Senin.
Ia menuturkan saat ini ada sekitar 140,1 hektare dengan 1.069 bidang tahan untuk pembebasan lahan waduk Ciawi dan Sukamahi yang berada di lima desa Kecamatan Megamendung dan satu desa Kecamatan Cisarua.
Adapun rincian penggunaan lahan tersebut yakni 49,82 hektare untuk waduk Sukamahi dan 90,19 hektare Waduk Cipayung yang di desain menampung 1,68 juta kubik dan 6,4 juta kubik air yang menahan mengalir ke Jakarta.
"Sehingga dengan jumlah lahan yang telah berhasil dibebaskan sebanyak tiga bidang di Desa Gadog untuk lahan Waduk Sukamahi dan dua bidang di Desa Cipayung untuk Waduk Cipayung dari 1.069 bidang tersebut," katanya.
Menurut Iwa, proses pembebasan lahan di sana akan sulit mengingat para pemilik lahan bukan merupakan penduduk lokal selain itu harga tanah makin tidak pasti mengingat kewenangan para pemilik lahan menjual dipercayakan pada calo.
"Hal ini lazim terjadi di proyek infrastruktur, karena itu harus ada pengendalian di lapangan," ujarnya.
Ia mengatakan keberadaan Waduk Ciawi dan Sukamahi sangat penting, salah satunya untuk mengendalikan banjir di Bogor dan Jakarta.
"Jadi ini supaya Kabupaten Bogor dan DKI Jakarta tidak mengalami kekeringan di musim kemarau, hujan tidak kebanjiran," katanya.
Iwa berharap proyek-proyek infrastruktur besar di Jabar tidak ada kendala walaupun di lapangan selalu terjadi beberapa permasalahan salah satunya adalah proses administarsi harus cepat.
"Di dalam proses pembebasan lahan harus ada tahapan yang harus dialui seperti tindak lanjut ukuran sesuai peta bidang, apraisal harga yang dimusyawarahkan. Dengan begitu proses pembebasan lahan dapat berjalan dengan mulus," kata Iwa.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Proses pembangunan Waduk Ciawi bisa melambat jika persoalan harga tanah belum tuntas. Pengendalian harga tanah ini untuk menjamin keberlangsungan proyek pemerintah," kata Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, di Bandung, Senin.
Ia menuturkan saat ini ada sekitar 140,1 hektare dengan 1.069 bidang tahan untuk pembebasan lahan waduk Ciawi dan Sukamahi yang berada di lima desa Kecamatan Megamendung dan satu desa Kecamatan Cisarua.
Adapun rincian penggunaan lahan tersebut yakni 49,82 hektare untuk waduk Sukamahi dan 90,19 hektare Waduk Cipayung yang di desain menampung 1,68 juta kubik dan 6,4 juta kubik air yang menahan mengalir ke Jakarta.
"Sehingga dengan jumlah lahan yang telah berhasil dibebaskan sebanyak tiga bidang di Desa Gadog untuk lahan Waduk Sukamahi dan dua bidang di Desa Cipayung untuk Waduk Cipayung dari 1.069 bidang tersebut," katanya.
Menurut Iwa, proses pembebasan lahan di sana akan sulit mengingat para pemilik lahan bukan merupakan penduduk lokal selain itu harga tanah makin tidak pasti mengingat kewenangan para pemilik lahan menjual dipercayakan pada calo.
"Hal ini lazim terjadi di proyek infrastruktur, karena itu harus ada pengendalian di lapangan," ujarnya.
Ia mengatakan keberadaan Waduk Ciawi dan Sukamahi sangat penting, salah satunya untuk mengendalikan banjir di Bogor dan Jakarta.
"Jadi ini supaya Kabupaten Bogor dan DKI Jakarta tidak mengalami kekeringan di musim kemarau, hujan tidak kebanjiran," katanya.
Iwa berharap proyek-proyek infrastruktur besar di Jabar tidak ada kendala walaupun di lapangan selalu terjadi beberapa permasalahan salah satunya adalah proses administarsi harus cepat.
"Di dalam proses pembebasan lahan harus ada tahapan yang harus dialui seperti tindak lanjut ukuran sesuai peta bidang, apraisal harga yang dimusyawarahkan. Dengan begitu proses pembebasan lahan dapat berjalan dengan mulus," kata Iwa.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017