Antarajabar.com - DPRD Cianjur, Jawa Barat, menilai pengawasan dan pembinaan terhadap SMA/SMK di daerah dinilai tidak optimal karena kewenangannya menjadi tanggung jawab Pemprop Jabar.
"Seperti peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liat atau pungli di SMK PGRI 3 Cianjur, terjadi karena kurangnya pengawasan.
Adanya peralihan kebijakan pengawasan dan juga tanggung jawab memang berimbas pada pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Cianjur, Sapturo di Cianjur, Senin.
Dia menjelaskan, beralihnya kebijakan tersebut, membuat pihaknya pun kesulitan untuk melakukan kordinasi dan melakukan pengawasan seperti ke tingat SD dan SMP."Terjadinya OTT beberepa waktu lalu menjadi contoh kurangnya pembinaan serta pengawasan yang menyebabkan lolosnya praktek haram tersebut," katanya.
Pihaknya menyayangkan dalam dunia pendidikan masih berlangsung praktek pungutan liar, sehingga merusak citra dunia pendidikan di mata warga."Dampaknya besar, jadi harus ada tindakan cepat dari Disdikbud meskipun bukan kapasitasnya. Ini tetap bagian dari lingkup pendidikan. Sehingga harus mulai dilakukan koordinasi," katanya.
Dia menambahkan, terbatasnya pengawasan dewan terhadap SMA dan SMK memberikan sedikit celah bagi oknum yang memanfaatkan hal tersebut, sehingga dia berharapa ada solusi pasti dalam pemerataan pengawasan yang dilakukan, terutama dalam kapasitas yang langsung berkenaan dengan masyarakat.
"Pemkab sebagai pemerintahan daerah yang langsung berkenaan dengan masyarakat dapat mengakomodir semuanya, sehingga tidak ada batasan untuk melakukan pengawasan termasuk anggota dewan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Seperti peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liat atau pungli di SMK PGRI 3 Cianjur, terjadi karena kurangnya pengawasan.
Adanya peralihan kebijakan pengawasan dan juga tanggung jawab memang berimbas pada pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Cianjur, Sapturo di Cianjur, Senin.
Dia menjelaskan, beralihnya kebijakan tersebut, membuat pihaknya pun kesulitan untuk melakukan kordinasi dan melakukan pengawasan seperti ke tingat SD dan SMP."Terjadinya OTT beberepa waktu lalu menjadi contoh kurangnya pembinaan serta pengawasan yang menyebabkan lolosnya praktek haram tersebut," katanya.
Pihaknya menyayangkan dalam dunia pendidikan masih berlangsung praktek pungutan liar, sehingga merusak citra dunia pendidikan di mata warga."Dampaknya besar, jadi harus ada tindakan cepat dari Disdikbud meskipun bukan kapasitasnya. Ini tetap bagian dari lingkup pendidikan. Sehingga harus mulai dilakukan koordinasi," katanya.
Dia menambahkan, terbatasnya pengawasan dewan terhadap SMA dan SMK memberikan sedikit celah bagi oknum yang memanfaatkan hal tersebut, sehingga dia berharapa ada solusi pasti dalam pemerataan pengawasan yang dilakukan, terutama dalam kapasitas yang langsung berkenaan dengan masyarakat.
"Pemkab sebagai pemerintahan daerah yang langsung berkenaan dengan masyarakat dapat mengakomodir semuanya, sehingga tidak ada batasan untuk melakukan pengawasan termasuk anggota dewan," katanya.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017