Antarajabar.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat masuk jajaran pemerintahan daerah dengan kinerja tertinggi secara nasional sehingga berpeluang mendapatkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha dari Kementerian Dalam Negeri pada 2017.
Prestasi ini diraih Jawa Barat atas berbagai inovasi yang dilakukan dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan serta para kepala OPD terkait memaparkan inovasi-inovasi tersebut di depan Tim Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri di Gedung Sate Bandung, Selasa.
"Tadi yang kami presentasikan sebagai best practice yakni ide, gagasan, atau inovasi adalah tiga ya. Pertama, e-Samsat. Kedua, adalah Sistem Perizinan dan Pelayanan Terpadu ini juga terbaik. Dan ketiga, adalah TPP, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berbasis kinerja, ini juga yang terbaik," kata Ahmad Heryawan usai pemaparan.
Gubernur yang akrab disapa Aher ini mengatakan tiga inovasi ini memiliki keunggulan dan kemudahan untuk masyarakat. Pertama, e-Samsat memiliki keunggulan berupa kemudahan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di mana dan kapan saja.
Ia mengatakan pembayaran bisa dilakukan melalui ATM bank yang sudah kerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat dan ada 64.000 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri, yaitu ATM Bank BJB, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, dan Bank CIMB Niaga.
Kemudian inovasi kedua yang dipaparkan yaitu Sistem Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Jawa Barat.
"Sistem ini tertuang dalam Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Untuk Publik (Simpatik). Proses perizinan bisa dilakukan secara cepat, mudah, murah, dan tidak ada tatap muka," kata dia.
Fitur aplikasi Simpatik berupa Daftar Perizinan dan Persyaratan, Pendaftaran Online, e-Tracking Status Izin, Pengaduan Online, dan Open Source Program. Inovasi PTSP Jabar ini sudah berjalan sejak 2012 dan merupakan pelayanan tercepat dan termudah dalam prosesnya.
Menurut dia, aplikasi ini pun telah diadopsi oleh 17 provinsi, tiga di antaranya oleh Provinsi Sumatera Utara dengan nama Simpel Paten, Provinsi Bengkulu dengan nama Sipanse, dan Provinsi NTT dengan nama Spesial.
Ketiga, lanjut Aher, yaitu SKP Online Jabar yakni berupa aplikasi sistem manajemen kepegawaian online yang bisa memantau kinerja seluruh pegawai.
Ia menjelaskan hasil kinerja inilah yang kemudian berbuah TPP bagi pegawai. Program TPP ini telah ada sejak 2009 dan besarannya tergantung pada kinerja dan loyalitas yang dilakukan.
Dengan sistem SKP Online ini, Pemprov Jabar telah menghapus biaya honor karena dengan TPP kesejahteraan pegawai pun meningkat.
"Tiga hal ini dianggap sistemnya yang paling baik oleh KPK. Dan Kemendagri juga barusan mengapresiasi juga plus ini juga bagian dari penilaian dalam rangka LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)," ujar Aher.
"LPPD ini untuk provinsi diambil tiga besar. Kabupaten/kota diambil sepuluh besar. Nah, sekarang yang masuk sepuluh besar itu (dari Jawa Barat), Kota Bandung dan Kota Sukabumi," lanjutnya.
Sementara itu, Kasubdit Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dirjen Otda Kemendagri, Gensly mengatakan bahwa pemaparan berbagai inovasi tersebut dilakukan untuk melihat berbagai hal yang telah dilakukan Jawa Barat terkait best practice.
Hal ini bisa menjadi peluang bagi Jawa Barat untuk meraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha.
"Provinsi Jawa Barat dari hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan itu masuk peringkat tertinggi sehingga kita ingin melihat penguatan al-hal apa yang pernah dilakukan Jawa barat terkait best practice-nya," kata Gensly.
Gensly menilai Jawa Barat memiliki terobosan anggaran ditengah kebijakan pemotongan anggaran oleh Pemerintah Pusat. Jawa Barat masih mampu berinovasi bahkan menularkan hasil karyanya ke daerah lain.
"Jadi bagaimana dalam kondisi keterbatasan Jawa barat membuat suatu terobosan untuk anggaran sehingga dengan pemotongan anggaran sendiri pun Jawa Barat tidak goncang. Nah, hal-hal itu yang digagas oleh Pak Gubernur dan ditularkan ke 17 provinsi lain. Mudah-mudahan 34 provinsi nanti juga akan tertular," ujar dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
Prestasi ini diraih Jawa Barat atas berbagai inovasi yang dilakukan dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan serta para kepala OPD terkait memaparkan inovasi-inovasi tersebut di depan Tim Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri di Gedung Sate Bandung, Selasa.
"Tadi yang kami presentasikan sebagai best practice yakni ide, gagasan, atau inovasi adalah tiga ya. Pertama, e-Samsat. Kedua, adalah Sistem Perizinan dan Pelayanan Terpadu ini juga terbaik. Dan ketiga, adalah TPP, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berbasis kinerja, ini juga yang terbaik," kata Ahmad Heryawan usai pemaparan.
Gubernur yang akrab disapa Aher ini mengatakan tiga inovasi ini memiliki keunggulan dan kemudahan untuk masyarakat. Pertama, e-Samsat memiliki keunggulan berupa kemudahan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di mana dan kapan saja.
Ia mengatakan pembayaran bisa dilakukan melalui ATM bank yang sudah kerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat dan ada 64.000 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri, yaitu ATM Bank BJB, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, dan Bank CIMB Niaga.
Kemudian inovasi kedua yang dipaparkan yaitu Sistem Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Jawa Barat.
"Sistem ini tertuang dalam Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Untuk Publik (Simpatik). Proses perizinan bisa dilakukan secara cepat, mudah, murah, dan tidak ada tatap muka," kata dia.
Fitur aplikasi Simpatik berupa Daftar Perizinan dan Persyaratan, Pendaftaran Online, e-Tracking Status Izin, Pengaduan Online, dan Open Source Program. Inovasi PTSP Jabar ini sudah berjalan sejak 2012 dan merupakan pelayanan tercepat dan termudah dalam prosesnya.
Menurut dia, aplikasi ini pun telah diadopsi oleh 17 provinsi, tiga di antaranya oleh Provinsi Sumatera Utara dengan nama Simpel Paten, Provinsi Bengkulu dengan nama Sipanse, dan Provinsi NTT dengan nama Spesial.
Ketiga, lanjut Aher, yaitu SKP Online Jabar yakni berupa aplikasi sistem manajemen kepegawaian online yang bisa memantau kinerja seluruh pegawai.
Ia menjelaskan hasil kinerja inilah yang kemudian berbuah TPP bagi pegawai. Program TPP ini telah ada sejak 2009 dan besarannya tergantung pada kinerja dan loyalitas yang dilakukan.
Dengan sistem SKP Online ini, Pemprov Jabar telah menghapus biaya honor karena dengan TPP kesejahteraan pegawai pun meningkat.
"Tiga hal ini dianggap sistemnya yang paling baik oleh KPK. Dan Kemendagri juga barusan mengapresiasi juga plus ini juga bagian dari penilaian dalam rangka LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)," ujar Aher.
"LPPD ini untuk provinsi diambil tiga besar. Kabupaten/kota diambil sepuluh besar. Nah, sekarang yang masuk sepuluh besar itu (dari Jawa Barat), Kota Bandung dan Kota Sukabumi," lanjutnya.
Sementara itu, Kasubdit Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dirjen Otda Kemendagri, Gensly mengatakan bahwa pemaparan berbagai inovasi tersebut dilakukan untuk melihat berbagai hal yang telah dilakukan Jawa Barat terkait best practice.
Hal ini bisa menjadi peluang bagi Jawa Barat untuk meraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha.
"Provinsi Jawa Barat dari hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan itu masuk peringkat tertinggi sehingga kita ingin melihat penguatan al-hal apa yang pernah dilakukan Jawa barat terkait best practice-nya," kata Gensly.
Gensly menilai Jawa Barat memiliki terobosan anggaran ditengah kebijakan pemotongan anggaran oleh Pemerintah Pusat. Jawa Barat masih mampu berinovasi bahkan menularkan hasil karyanya ke daerah lain.
"Jadi bagaimana dalam kondisi keterbatasan Jawa barat membuat suatu terobosan untuk anggaran sehingga dengan pemotongan anggaran sendiri pun Jawa Barat tidak goncang. Nah, hal-hal itu yang digagas oleh Pak Gubernur dan ditularkan ke 17 provinsi lain. Mudah-mudahan 34 provinsi nanti juga akan tertular," ujar dia.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017