Antarajabar.com - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Kartiwa menuturkan serapan anggaran Provinsi Jawa Barat dari 1 Januari-21 Oktober 2016 mencapai 65 persen dari total anggaran Rp29,7 triliun.
"Namun kami optimistis sampai akhir Desember 2016 bisa mencapai target 93 persen karena rata-rata tinggal pembayaran," kata Iwa Karniwa di Gedung Sate Bandung, Senin.
Ia mengatakan ada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang tingkat serapan anggarannya rendah yakni Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat, RSUD Al Ihsan Kabupaten Bandung, dan Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat.
"Untuk Disorda Jabar itu serapan anggaran baru mencapai 33 persen, RS Al Ihsan 32,9 persen dan Diskimrum baru 29,23 persen," ujar Iwa.
Sementara itu, lanjut dia, untuk OPD yang penyerapan anggarannya tinggi adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Jabar mencapai 81 persen, Inspektorat Jawa Barat 80,66 persen dan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Bogor mencapai 77,51 persen.
Menurut dia, untuk anggaran yang sudah terserap 100 persen adalah untuk pos anggaran belanja subsidi, kemudian pos belanja bantuan sosial 50,3 persen, pos belanja bagi hasil sekitar 70 persen (dari Rp6,3 triliun sudah Rp4,4 triliun.
"Kemudian untuk pos bantuan keuangan itu serapan anggarannya sudah di angka 61 persen," katanya.
Ia mengatakan, Pemprov Jawa Barat menyiapkan sejumlah strategi agar seluruh OPD bisa meningkatkan serapan anggaran dalam waktu tiga bulan kedepan seperti mengirimkan surat edaran kepada kepala OPD, kepala biro dan bupati/wali kota menyangkut bantuan keuangan.
"Kedua mendorong pemerintahan desa (administrasi pencairan anggaran), dituntaskan pada oktober ini. Di perubahan kita minta kepada BKPPMD melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dan kades, untuk segera memproses administratif, di mana di dalamnya sudah ada bantuan keuangan untuk infrastruktur desa," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Namun kami optimistis sampai akhir Desember 2016 bisa mencapai target 93 persen karena rata-rata tinggal pembayaran," kata Iwa Karniwa di Gedung Sate Bandung, Senin.
Ia mengatakan ada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang tingkat serapan anggarannya rendah yakni Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat, RSUD Al Ihsan Kabupaten Bandung, dan Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat.
"Untuk Disorda Jabar itu serapan anggaran baru mencapai 33 persen, RS Al Ihsan 32,9 persen dan Diskimrum baru 29,23 persen," ujar Iwa.
Sementara itu, lanjut dia, untuk OPD yang penyerapan anggarannya tinggi adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Jabar mencapai 81 persen, Inspektorat Jawa Barat 80,66 persen dan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Bogor mencapai 77,51 persen.
Menurut dia, untuk anggaran yang sudah terserap 100 persen adalah untuk pos anggaran belanja subsidi, kemudian pos belanja bantuan sosial 50,3 persen, pos belanja bagi hasil sekitar 70 persen (dari Rp6,3 triliun sudah Rp4,4 triliun.
"Kemudian untuk pos bantuan keuangan itu serapan anggarannya sudah di angka 61 persen," katanya.
Ia mengatakan, Pemprov Jawa Barat menyiapkan sejumlah strategi agar seluruh OPD bisa meningkatkan serapan anggaran dalam waktu tiga bulan kedepan seperti mengirimkan surat edaran kepada kepala OPD, kepala biro dan bupati/wali kota menyangkut bantuan keuangan.
"Kedua mendorong pemerintahan desa (administrasi pencairan anggaran), dituntaskan pada oktober ini. Di perubahan kita minta kepada BKPPMD melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dan kades, untuk segera memproses administratif, di mana di dalamnya sudah ada bantuan keuangan untuk infrastruktur desa," kata dia.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016