Antarajabar.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menganggarkan Rp1,6 miliar untuk dana tanggap darurat sementara di Kabupaten Pangandaran yang diterpa musibah banjir, longsor hingga jembatan ambles yakni Jembatan Putrapinggan di Desa Putrapinggan, Kecamatan Kalipucang.
"Untuk jembatan sementara di Putrapinggan itu dari pusat, tapi biaya teknis dan operasionalnya dari Pemprov. Dana Belum masuk puting beliung karena terjadi esok harinya, mudah-mudahanan bisa ditangani oleh Pemerintah Pangandaran," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, di Bandung, Kamis.
Pria yang akrab disapa Aher ini menuturkan selain untuk Kabupaten Pangandara, Pemprov Jawa Barat juga mengalokasikan anggaran dana tanggap darurat sementara untuk Kota Banjar sebesar Rp750 juta.
Ia menuturkan untuk tanggap darurat di Banjar hampir bisa ditangani oleh pemerintah setempat, sementara terkait kerusakan jalan diserahkan pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
"Pemerintah Kota Banjar hanya meminta tiga tanki air untuk penyaluran air bersih kepada warga. Kita sudah sanggupi Rp 750 juta untuk Kota Banjar," kata Aher.
Ia mengatakan untuk penanganan jangka panjang Jembatan Putrapinggan, Kabupaten Pangandaran, yang ambles beberapa waktu lalu ialah didorong masuk dalam APBN 2017.
Sementara itu Sekretaris Jawa Barat Iwa Karniwa menambahkan dari hasil koordinasi terdapat tiga skenario alternatif yang dipersiapkan untuk memperbaiki jalan amblas di Blok Katapang, Kota Banjar yakni dengan membangun semacam gorong-gorong yang dibentuk dalam bentuk beton pracetak, kemudian sistem Armco, dan ketiga Jembatan.
"Jadi ada kecenderungan ke Armco tetapi ini belum diputuskan, sebagaimana fly over seperti di antapani sifatnya permanen. Selesainya paling lambat akhir Desember sehingga pada tahun baru jalan itu bisa di fungsikan," kata dia.
Menurut dia, pembahasan lainnya yang menjadi prioritas yakni mesti ada penyelesaian yang komprehensif dari sisi hulu yang telah terjadi erosi dan rencananya, Wali Kota Banjar akan mengajukan alih fungsi hulu menjadi hutan lindung.
"Sehingga untuk lingkungan akan tetap terjaga. Akan diusulkan ke kementerian kehutanan dan lingkungan hidup. Jadi dua bahasan itu yang sangat penting dari hasil 2 kali rapat dengan ibu walikota, DPRD, pelaksana di lapangan," kata Iwa. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Untuk jembatan sementara di Putrapinggan itu dari pusat, tapi biaya teknis dan operasionalnya dari Pemprov. Dana Belum masuk puting beliung karena terjadi esok harinya, mudah-mudahanan bisa ditangani oleh Pemerintah Pangandaran," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, di Bandung, Kamis.
Pria yang akrab disapa Aher ini menuturkan selain untuk Kabupaten Pangandara, Pemprov Jawa Barat juga mengalokasikan anggaran dana tanggap darurat sementara untuk Kota Banjar sebesar Rp750 juta.
Ia menuturkan untuk tanggap darurat di Banjar hampir bisa ditangani oleh pemerintah setempat, sementara terkait kerusakan jalan diserahkan pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
"Pemerintah Kota Banjar hanya meminta tiga tanki air untuk penyaluran air bersih kepada warga. Kita sudah sanggupi Rp 750 juta untuk Kota Banjar," kata Aher.
Ia mengatakan untuk penanganan jangka panjang Jembatan Putrapinggan, Kabupaten Pangandaran, yang ambles beberapa waktu lalu ialah didorong masuk dalam APBN 2017.
Sementara itu Sekretaris Jawa Barat Iwa Karniwa menambahkan dari hasil koordinasi terdapat tiga skenario alternatif yang dipersiapkan untuk memperbaiki jalan amblas di Blok Katapang, Kota Banjar yakni dengan membangun semacam gorong-gorong yang dibentuk dalam bentuk beton pracetak, kemudian sistem Armco, dan ketiga Jembatan.
"Jadi ada kecenderungan ke Armco tetapi ini belum diputuskan, sebagaimana fly over seperti di antapani sifatnya permanen. Selesainya paling lambat akhir Desember sehingga pada tahun baru jalan itu bisa di fungsikan," kata dia.
Menurut dia, pembahasan lainnya yang menjadi prioritas yakni mesti ada penyelesaian yang komprehensif dari sisi hulu yang telah terjadi erosi dan rencananya, Wali Kota Banjar akan mengajukan alih fungsi hulu menjadi hutan lindung.
"Sehingga untuk lingkungan akan tetap terjaga. Akan diusulkan ke kementerian kehutanan dan lingkungan hidup. Jadi dua bahasan itu yang sangat penting dari hasil 2 kali rapat dengan ibu walikota, DPRD, pelaksana di lapangan," kata Iwa. (*)
Editor : Isyati Putri
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016