Antarajabar.com - DPRD Cianjur, Jabar, akan membantu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BMPPD) Cianjur, mengawasi dan membina desa karena banyak desa yang bertindak sewenang-wenang dalam mengelola Dana Desa (DD).
Ketua Komisi I DPRD Cianjur, Lika Nurhayati, pada wartawan, Kamis, mengatakan pihaknya seringkali berkoordinasi dengan BPMPD dalam menyikapi masalah yang kerap dilakukan sejumlah pemerintah desa, sehingga pihaknya akan sangat mendukung dalam pengawasan.
"Ini termasuk dalam tugas pokok dan fungsi Komisi I, dalam masalah pemerintahan desa. Bahkan kami berencana akan memanggil sejumlah desa yang bermasalah dan menimbulkan gejolak di tengah-tengah warga," katanya.
Selama ini rencana tersebut, sering tertunda karena kesibukan dan aktivitas dewan.¿Rencananya pertengahan bulan karena banyak sidang paripurna jadi dipending, mungkin akhir Agustus atau awal September,¿ katanya.
Sementara Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, BPMPD Cianjur, Dendi Kristanto, mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam menertibkan kepala desa, dalam mengelola DD dan ADD agar dilakukan sebaik mungkin, komunikasi dengan pendamping desa mulai dilakukan.
"Sekarang komunikasi dengan pendamping desa berjalan, pembinaan dilakukan terus menerus, tapi sayangnnya masih saja muncul kepala desa yang bertindak diluar aturan. Meski sudah kami bina sebaik mungkin, ketika niat pribadinya buruk tentu dampaknya jadi buruk," katanya.
Namun ungkap dia, BPMPD, pendamping desa dan Komisi I akan berupaya dalam meluruskan kembali kepala desa agar menggunakan alokasi dana yang ada dengan sebaik-baiknya untuk mensejahterakan warga.
"Sebelum terjerat masalah hukum, kami akan lakukan langkah antisipasi dengan lebih menggiring mereka untuk mengelola anggaran dengan baik. Anggaran yang besar tentu membuat pemerintah desa belum terbiasa dan menganggap bisa dipermainkan, padahal aturan sudah berjalan dan hukum mengawasi mereka yang melenceng," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
Ketua Komisi I DPRD Cianjur, Lika Nurhayati, pada wartawan, Kamis, mengatakan pihaknya seringkali berkoordinasi dengan BPMPD dalam menyikapi masalah yang kerap dilakukan sejumlah pemerintah desa, sehingga pihaknya akan sangat mendukung dalam pengawasan.
"Ini termasuk dalam tugas pokok dan fungsi Komisi I, dalam masalah pemerintahan desa. Bahkan kami berencana akan memanggil sejumlah desa yang bermasalah dan menimbulkan gejolak di tengah-tengah warga," katanya.
Selama ini rencana tersebut, sering tertunda karena kesibukan dan aktivitas dewan.¿Rencananya pertengahan bulan karena banyak sidang paripurna jadi dipending, mungkin akhir Agustus atau awal September,¿ katanya.
Sementara Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, BPMPD Cianjur, Dendi Kristanto, mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam menertibkan kepala desa, dalam mengelola DD dan ADD agar dilakukan sebaik mungkin, komunikasi dengan pendamping desa mulai dilakukan.
"Sekarang komunikasi dengan pendamping desa berjalan, pembinaan dilakukan terus menerus, tapi sayangnnya masih saja muncul kepala desa yang bertindak diluar aturan. Meski sudah kami bina sebaik mungkin, ketika niat pribadinya buruk tentu dampaknya jadi buruk," katanya.
Namun ungkap dia, BPMPD, pendamping desa dan Komisi I akan berupaya dalam meluruskan kembali kepala desa agar menggunakan alokasi dana yang ada dengan sebaik-baiknya untuk mensejahterakan warga.
"Sebelum terjerat masalah hukum, kami akan lakukan langkah antisipasi dengan lebih menggiring mereka untuk mengelola anggaran dengan baik. Anggaran yang besar tentu membuat pemerintah desa belum terbiasa dan menganggap bisa dipermainkan, padahal aturan sudah berjalan dan hukum mengawasi mereka yang melenceng," katanya.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016