Antarajabar.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan lebih mengoptimalkan keberadaan 10 balai latihan kerja sebagai salah satu cara untuk mengantisipasi serbuan tenaga kerja asing ke Jawa Barat terkait diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"Kami dari Pemprov Jawa barat juga berencana menambah jumlah dan meningkatkan kualitas para instruktur BLK atau balai latihan kerja di daerah," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa di Bandung, Jumat.
Beberapa hari lalu ia melakukan kunjungan ke Balai Besar Pelatihan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dan dari hasil kunjungan tersebut akan dilakukan sinkronisasi dan sinergi terkait MEA, khususnya ketahanan tenaga kerja dalam negeri.
"Lalu tentang tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia juga dibahas. Oleh karena itu, kami akan melakukan langkah konkret dengan balai besar pelatihan tenaga kerja," kata dia.
Pemprov Jawa Barat, lanjut Iwa, juga akan meningkatkan kualitas para instruktur balai latihan kerja dan menambah jumlah personelnya.
"Ini sangat penting sehingga para tenaga kerja pun memiliki daya saing yang cukup. Apalagi nantinya para tenaga kerja pun akan mendapatkan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Profesi Nasional," katanya.
Menurut dia saat ini di Jawa Barat baru ada 10 balai latihan kerja yang berjalan secara baik dan rencananya pemerintah pusat akan mengucurkan bantuan untuk peningkatan kualitas balai latihan kerja yang ada di Jawa Barat.
"Kami juga berencana menambah BLK di daerah sehingga para tenaga kerja di daerah pun bisa mendapatkan pelatihan yang optimal dan berdaya saing," katanya.
Selain itu, lanjut dia, Pemprov Jabar pun akan meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan banyak industri agar industri pun bisa lebih berpihak kepada tenaga kerja lokal ketimbang tenaga kerja asing.
"Jadi, sinergi ini sangat penting sehingga para tenaga kerja dalam negeri khususnya Jawa barat bisa mendapatkan penghidupan yang layak," kata dia.
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Ferry Sofwan menuturkan, pemerintah daerah harus serius mengawasi kehadiran tenaga kerja asing di daerahnya.
Menurut dia dinas tenaga kerja tingkat kabupaten/kota harus turun ke lapangan dan mengecek setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing dan dari hasil pemeriksaan tersebut dicocokkan dengan data tenaga kerja asing yang terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan.
"Betulkah jumlah tenaga kerja asing satu perusahaan di kabupaten? Izin ke menteri 10 orang, tapi betul tidak yang datang itu 10 orang," kata Ferry.
Menurut dia upaya itu dinilai cukup efektif untuk menghalau hadirnya tenaga kerja asing ilegal di Jawa Barat karena Pemprov Jabar sendiri tidak memiliki laporan dari kementerian dan pemerintah daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Kami dari Pemprov Jawa barat juga berencana menambah jumlah dan meningkatkan kualitas para instruktur BLK atau balai latihan kerja di daerah," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa di Bandung, Jumat.
Beberapa hari lalu ia melakukan kunjungan ke Balai Besar Pelatihan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dan dari hasil kunjungan tersebut akan dilakukan sinkronisasi dan sinergi terkait MEA, khususnya ketahanan tenaga kerja dalam negeri.
"Lalu tentang tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia juga dibahas. Oleh karena itu, kami akan melakukan langkah konkret dengan balai besar pelatihan tenaga kerja," kata dia.
Pemprov Jawa Barat, lanjut Iwa, juga akan meningkatkan kualitas para instruktur balai latihan kerja dan menambah jumlah personelnya.
"Ini sangat penting sehingga para tenaga kerja pun memiliki daya saing yang cukup. Apalagi nantinya para tenaga kerja pun akan mendapatkan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Profesi Nasional," katanya.
Menurut dia saat ini di Jawa Barat baru ada 10 balai latihan kerja yang berjalan secara baik dan rencananya pemerintah pusat akan mengucurkan bantuan untuk peningkatan kualitas balai latihan kerja yang ada di Jawa Barat.
"Kami juga berencana menambah BLK di daerah sehingga para tenaga kerja di daerah pun bisa mendapatkan pelatihan yang optimal dan berdaya saing," katanya.
Selain itu, lanjut dia, Pemprov Jabar pun akan meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan banyak industri agar industri pun bisa lebih berpihak kepada tenaga kerja lokal ketimbang tenaga kerja asing.
"Jadi, sinergi ini sangat penting sehingga para tenaga kerja dalam negeri khususnya Jawa barat bisa mendapatkan penghidupan yang layak," kata dia.
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Ferry Sofwan menuturkan, pemerintah daerah harus serius mengawasi kehadiran tenaga kerja asing di daerahnya.
Menurut dia dinas tenaga kerja tingkat kabupaten/kota harus turun ke lapangan dan mengecek setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing dan dari hasil pemeriksaan tersebut dicocokkan dengan data tenaga kerja asing yang terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan.
"Betulkah jumlah tenaga kerja asing satu perusahaan di kabupaten? Izin ke menteri 10 orang, tapi betul tidak yang datang itu 10 orang," kata Ferry.
Menurut dia upaya itu dinilai cukup efektif untuk menghalau hadirnya tenaga kerja asing ilegal di Jawa Barat karena Pemprov Jabar sendiri tidak memiliki laporan dari kementerian dan pemerintah daerah.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016