Antarajabar.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menuturkan Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi adalah contoh daerah yang mampu menghilangkan kemiskinan kultural dengan modal sosial karena mampu mengubah mental masyarakatnya.
"Di sana semua masyarakatnya merasa malu bila mengaku miskin walaupun masyarakat di desa tersebut mayoritas bermata pencaharian buruh tani. Namun dengan mental dan sistem kelembagaan yang kuat desa tersebut bisa mandiri ," kata Deddy Mizwar, usai membuka Rakor TKPK di Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi (BRLK) Dinas Kehutanan Jabar Jatinangor Kabupaten Sumedang, Selasa.
Ia menjelaska masyarakat di Desa Naggerang itu dalam waktu tiga bulan saja sudah bisa beli ambulans dan dalam kurun waktu tiga tahun sudah bisa bangun Puskesmas dengan biaya gratis dan PAUD.
"Padahal penghasilannya hanya 40 ribu perhari dan seribu rupiah mereka sisihkan untuk kepentingan bersama seperti membuat sarana umum, jadi mengubah kemiskinan itu mentalnya dulu ditambah ada sistem kelembagaan dan seorang pemimpin yang dipercaya masyarakat, itulah modal sosial dan kita akan terapkan sistem ini di Desa lain," kata dia.
Menurut dia saat ini angka kemiskinan di Jawa Barat yaitu hanya mencapai sembilan persen dan angka dari BPS ini lebih kecil dari rata-rata nasional namun karena jumlah penduduknya banyak yaitu 46 juta jiwa, angka tersebut terbilang cukup besar.
Dikatakan dia untuk menekannya perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap program-program pengentasan kemiskinan dan penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten Kota.
"Kita akan adakan evaluasi menyeluruh dan harus mengidentifikasi dulu angka tersebut apa persoalannya," katanya.
Beberapa faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan menurutnya, bisa karena faktor rendahnya pendidikan, akses pekerjaan yang sulit, kesehatan atau minimnya keterampilan.
"Ini penanganannya akan berbeda, kita juga sudah rapat bersama seluruh wilayah BKPP se-Jabar untuk membahas ini dan kita sudah temukan solusinya," lanjutnya.
Selain itu efektifitas penggunaan anggaran menjadi perhatian penting, sebab saat ini anggaran untuk pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat maupun daerah terbilang cukup besar, namun belum berdampak optimal.
"Makanya kita coba evaluasi, kita datangi perwilayah BKPP agar lebih fokus upaya apa yang harus dilakukan untuk penanganan di daerah masing-masing dan juga apa yang bisa kita lakukan dengan anggaran Provinsi, sinergitas apa yang kita bisa jalin supaya betul-betul sasarannya tepat dan akuntabel bisa diukur keberhasilannya," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Di sana semua masyarakatnya merasa malu bila mengaku miskin walaupun masyarakat di desa tersebut mayoritas bermata pencaharian buruh tani. Namun dengan mental dan sistem kelembagaan yang kuat desa tersebut bisa mandiri ," kata Deddy Mizwar, usai membuka Rakor TKPK di Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi (BRLK) Dinas Kehutanan Jabar Jatinangor Kabupaten Sumedang, Selasa.
Ia menjelaska masyarakat di Desa Naggerang itu dalam waktu tiga bulan saja sudah bisa beli ambulans dan dalam kurun waktu tiga tahun sudah bisa bangun Puskesmas dengan biaya gratis dan PAUD.
"Padahal penghasilannya hanya 40 ribu perhari dan seribu rupiah mereka sisihkan untuk kepentingan bersama seperti membuat sarana umum, jadi mengubah kemiskinan itu mentalnya dulu ditambah ada sistem kelembagaan dan seorang pemimpin yang dipercaya masyarakat, itulah modal sosial dan kita akan terapkan sistem ini di Desa lain," kata dia.
Menurut dia saat ini angka kemiskinan di Jawa Barat yaitu hanya mencapai sembilan persen dan angka dari BPS ini lebih kecil dari rata-rata nasional namun karena jumlah penduduknya banyak yaitu 46 juta jiwa, angka tersebut terbilang cukup besar.
Dikatakan dia untuk menekannya perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap program-program pengentasan kemiskinan dan penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten Kota.
"Kita akan adakan evaluasi menyeluruh dan harus mengidentifikasi dulu angka tersebut apa persoalannya," katanya.
Beberapa faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan menurutnya, bisa karena faktor rendahnya pendidikan, akses pekerjaan yang sulit, kesehatan atau minimnya keterampilan.
"Ini penanganannya akan berbeda, kita juga sudah rapat bersama seluruh wilayah BKPP se-Jabar untuk membahas ini dan kita sudah temukan solusinya," lanjutnya.
Selain itu efektifitas penggunaan anggaran menjadi perhatian penting, sebab saat ini anggaran untuk pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat maupun daerah terbilang cukup besar, namun belum berdampak optimal.
"Makanya kita coba evaluasi, kita datangi perwilayah BKPP agar lebih fokus upaya apa yang harus dilakukan untuk penanganan di daerah masing-masing dan juga apa yang bisa kita lakukan dengan anggaran Provinsi, sinergitas apa yang kita bisa jalin supaya betul-betul sasarannya tepat dan akuntabel bisa diukur keberhasilannya," ujarnya.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016