Antarajabar.com - Kementerian Pariwisata mendorong Jawa Barat mengembangkan wisata halal untuk mengoptimalkan besar dan beragamnya potensi wisata di provinsi itu dan Jabar merupakan daerah yang mengantongi penghargaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)
''Jabar telah mengantongi penghargaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai Provinsi Halal. Potensi kunjungan wisata ke Jabar masih tergolong tinggi dan masih bisa membidik pangsa pasar Timur Tengah yang masih terbuka lebar," kata Kasubid Pengenalan Wisata Perjalanan Kementerian Pariwisata Santi Susanti di Bandung, Rabu.
Santi menjelaskan wisata halal tidak berarti bahwa daerah tertentu hanya bisa dikunjungi wisatawan muslim saja namun dititik beratkan pada ketersediaan infrastruktur mendasar bagi orang yang beragama Islam. Ia mencontohkan ketersediaan mushola yang layak, tempat wudhu dan makanan halal di tempat-tempat wisata.
"Intinya wisatawan dapat dengan mudah mendapatkan tempat untuk menjalankan kewajiban beribadahnya di saat mereka melakukan perjalanan wisata," kata Santi.
Ia mengakui adanya kekhawatiran pengusaha pariwisata wisata halal akan menjadikan bisnisnya menjadi tidak berkembang. Namun Santi menegaskan hal itu tidak akan terjadi karena label halal justru menambah keyakinan wisatawan untuk berkunjung ke suatu tempat.
"Wisatawan muslim khususnya akan memilih paket perjalanan atau tempat wisata yang menjamin mereka dapat menjalankan ibadah dan menyantap makanan berlabel halal sehingga tidak ada keraguan lagi," katanya.
Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, Sumunar Jati menjelaskan peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mengembangkan wisata halal ini terlebih dalam memberikan sosialiasi pentingnya sertifikat halal untuk pengusaha makanan.
"Hanya 20 persen saja pengusaha makanan yang telah memiliki sertifikat halal dan itupun kebanyakan pengusaha besar yang memiliki cabang di seluruh Indonesia," katanya.
Padahal melabelkan usaha kuliner tidak akan merugikan pengusaha bahkan diyakini akan menambah pengunjung yang saat ini sedang dalam tren "halal style".
"Mengapa wisatawan dari Saudi misalnya lebih memilih Malaysia, Singapore atau bahkan Thailand untuk kunjungan wisatanya karena negara-negara tersebut telah menerapkan wisata halal," kata Jati.
Ia menegaskan ditetapkannya Lombok sebagai destinasi "World Best Halal Tourism" di ajang kompetisi The World Halal Travel Summit/Exhbition 2015 karena ketersediaan sarana beribadah di hampir seluruh tempat wisata dan resto berlabel halal.
Tidak hanya itu, Lombok yang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara non-muslim juga memiliki hotel berbintang dengan fasilitas ibadah seperti sajadah, mukena, arah kiblat dan tempat wudhu di setiap kamar serta tidak menjual minuman beralkohol.
Program wisata halal Kementerian Pariwisata RI telah berlangsung sejak 2012 namun sebelumnya dinamai Wisata Syariah dan saat ini Kemenpar telah membentuk Tim Percepatan WIsata Halal untuk mendorong lebih intensif pemerintah daerah dan pengusaha pariwisata di Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
''Jabar telah mengantongi penghargaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai Provinsi Halal. Potensi kunjungan wisata ke Jabar masih tergolong tinggi dan masih bisa membidik pangsa pasar Timur Tengah yang masih terbuka lebar," kata Kasubid Pengenalan Wisata Perjalanan Kementerian Pariwisata Santi Susanti di Bandung, Rabu.
Santi menjelaskan wisata halal tidak berarti bahwa daerah tertentu hanya bisa dikunjungi wisatawan muslim saja namun dititik beratkan pada ketersediaan infrastruktur mendasar bagi orang yang beragama Islam. Ia mencontohkan ketersediaan mushola yang layak, tempat wudhu dan makanan halal di tempat-tempat wisata.
"Intinya wisatawan dapat dengan mudah mendapatkan tempat untuk menjalankan kewajiban beribadahnya di saat mereka melakukan perjalanan wisata," kata Santi.
Ia mengakui adanya kekhawatiran pengusaha pariwisata wisata halal akan menjadikan bisnisnya menjadi tidak berkembang. Namun Santi menegaskan hal itu tidak akan terjadi karena label halal justru menambah keyakinan wisatawan untuk berkunjung ke suatu tempat.
"Wisatawan muslim khususnya akan memilih paket perjalanan atau tempat wisata yang menjamin mereka dapat menjalankan ibadah dan menyantap makanan berlabel halal sehingga tidak ada keraguan lagi," katanya.
Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, Sumunar Jati menjelaskan peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mengembangkan wisata halal ini terlebih dalam memberikan sosialiasi pentingnya sertifikat halal untuk pengusaha makanan.
"Hanya 20 persen saja pengusaha makanan yang telah memiliki sertifikat halal dan itupun kebanyakan pengusaha besar yang memiliki cabang di seluruh Indonesia," katanya.
Padahal melabelkan usaha kuliner tidak akan merugikan pengusaha bahkan diyakini akan menambah pengunjung yang saat ini sedang dalam tren "halal style".
"Mengapa wisatawan dari Saudi misalnya lebih memilih Malaysia, Singapore atau bahkan Thailand untuk kunjungan wisatanya karena negara-negara tersebut telah menerapkan wisata halal," kata Jati.
Ia menegaskan ditetapkannya Lombok sebagai destinasi "World Best Halal Tourism" di ajang kompetisi The World Halal Travel Summit/Exhbition 2015 karena ketersediaan sarana beribadah di hampir seluruh tempat wisata dan resto berlabel halal.
Tidak hanya itu, Lombok yang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara non-muslim juga memiliki hotel berbintang dengan fasilitas ibadah seperti sajadah, mukena, arah kiblat dan tempat wudhu di setiap kamar serta tidak menjual minuman beralkohol.
Program wisata halal Kementerian Pariwisata RI telah berlangsung sejak 2012 namun sebelumnya dinamai Wisata Syariah dan saat ini Kemenpar telah membentuk Tim Percepatan WIsata Halal untuk mendorong lebih intensif pemerintah daerah dan pengusaha pariwisata di Indonesia.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016